bandungekspres.co.id – Dinas Pendidikan Kota Bandung melarang pelajar rayakan Valentine Day. Sebab, perayaan itu dinilai tidak mendidik.
”Saya menganjurkan sekolah melarang siswa-siswinya pesta hari valentine,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana, kemarin (12/2).
Gayung bersambut. Dukungan larangan perayaan Valentine Day, dilontarkan legislator Kota Bandung. Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha menyatakan, sepakat dengan larangan Disdik Kota Bandung.
Perayaan Valentine Day, kata dia, pendidikan barat yang salah kaprah. Bukan saja tidak mendidik, tetapi bertolak belakang dengan budaya Indonesia. ”Memasyaratkan Valentine Day merusak budaya bangsa,” tukas politikus PDI Perjuangan ini.
Menurut Amet, sapaan akrabnya, Kota Bandung harus bebas dari isme Valentine Day. Budaya euforia tersebut, bagi dia, tak cocok dengan budaya Indonesia yang santun. ”Intinya bertentangan dengan budaya Indonesia,” ucapnya.
Amet meminta, masyarakat lebih hati-hati terhadap budaya yang meracuni ideologi Pancasila serta sudah berjalan lama itu. Khusus untuk orang Bandung dan suku Sunda, sambung Ketua DPC Sundawani Kota Bandung ini, seperti paribasa urang (orang) Sunda
”’Ngajaga lembur, akur bela kadulur, panjeg di na galur, silih asah silih asih asuh (menjaga daerah, damai membela saudara, sesuai aturan, saling mengasihi antar sesame) merupakan filosofi yang mendarah daging. Sehingga, tak bisa dipungkiri kasih sayang yang ditunjukan di tatar Pasundan begitu luhung (tinggi) dan menjadi keseharian suku kedua terbesar di Indonesia ini,” papar Amet.
Valentine Day, yang digembar gemborkan, bagi dia, bila disimaki secara utuh menunjukkan betapa kering dan haus kasih sayang orang-orang belahan dunia barat. Maka, mereka perlu hari itu dirayakan sebagai pemuas dahaganya. ”Untuk budaya Indonesia dan orang Sunda, itu tak perlu,” tegas Amet.
Menyoal sempitnya waktu sosialisasi serta imbauan untuk sekolah di Kota Bandung, dalam pandangan Amet, tidak perlu Kadisdik ”pelototi” langsung. ”Kadisdik bisa manfaatkan teknologi informasi. Dia, cukup mem-broadcast ke sekolah di bawah naungannya. Sekolah yang membandel harus ditindak. Mereka harus tunduk dan menghormati Kepala Dinas Pendidikan, sebagai pengambil kebijakan,” pungkas Amet. (edy/rie)