Tolak Pembangunan Gedung Kesenian
bandunge– Fraksi Partai Nasdem DPRD Jabar mengaku kecewa dengan keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melanjutkan proyek pembangunan gedung kesenian di atas lahan gedung Balai Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja (BPPTK) di Jalan Pahlawan No 70.
Anggota Fraksi Nasdem Rustandie mengatakan, wacana pembangunan gedung kesenian dilahan itu sebetulnya bersepakat menolak, bahkan pada saat pandangan fraksi-fraksi di sidang paripurna 6 fraksi dari 8 fraksi menyatakan penolakannya.
“Padahal DPRD sudah merekomendasikan pembangunan gedung kesenian untuk dipindah saja karena berbagai pertimbangan kalau didirikan di lahan BPPTK,’’ jelas Rustandie di Sekretariat Partai Nasdem, kemarin.
Di samping akan mengubah alih fungsi sarana pendidikan dan pelatihan dikhawatirkan pada lahan tersebut akan bertambah menjadi macet terlebih melihat daerah tersebut merupakan kawasan pendidikan yang terdapat banyak perguruan tinggi dan SMA/SMK.
Melihat hal ini, dia mengaku pihaknya sudah mendapatkan izin dari ketua Fraksi Nasdem untuk menyampaikan keberatan ini kepada pimpinan dewan agar aspirasi ini bisa ditindak lanjuti untuk menyatakan hak interpelasi kepada gubernur Jabar.
“Kita tidak ingin menghambat upaya pemprov dalam pembangunan tapi harus dilihat dulu urgensinya,’’ ucap dia yang juga anggota Komisi V.
Di tempat sama, Anggota Komisi I DPRD Jabar M. Iqbal yang juga ketua Fraksi Nasdem berpendapat sama. Dirinya menyatakan, bangunan BPPTK sebetulnya memiliki sisi manfaat sebagai pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, kalau ditinjau dari aspek aset yang dibidangi komisinya sebetulnya pihaknya menyetujui wacana yang digagas Wakil Gubernur Deddy Mizwar itu namun berdasarkan hasil keputusan fraksi, pihaknya tetap menolak.
Iqbal berpendapat, peran BPPTK ini memiliki arti penting untuk dunia pendidikan di Jabar terlebih pemprov sekarang memiliki kewenangan penuh untuk pengelolaannya. Peningkatan optimalisasi alat-alat dan sarana di tempat itu sebaiknya dilakukan agar bisa memiliki manfaat lebih untuk pelatihan.
“Sebetulnya penolakan ini sudah disampaikan baik melalui Komisi dan Fraksi tetapi entah kenapa ini terkesan memaksakan dengan berbagai alasan,” kata dia.
Melihat kondisi ini, berdasarkan informasi yang didapat telah memindahkan peralatan pelatihan bahkan telah terjadi mutasi tenaga pendidik di tempat itu.