[tie_list type=”minus”]Tunggu Saran Menteri Perhubungan[/tie_list]
bandungekspres.c.o.id – Kejelasan penerapam elektronic road pricing (ERP) atau kawasan berbayar pada sejumlah ruas jalan di Kota Bandung masih menunggu konsultasi kepada Kementerian Perhubungan. Dalam waktu dekat, Komisi C DPRD Kota Bandung berencana melakukan kunjungan kerja. ”Apapun hasilnya, Panitia Khusus (Pansus) X DPRD Kota Bandung akan memasukan ERP dalam Perda tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas,” kata Ketua Pansus X DPRD Kota Bandung Entang Suryaman kemarin (26/1).
Menurut pria yang juga Ketua Komisi C ini, rencananya dalam Perda tersebut, ERP diatur dalam aturan peralihan. Memasukan pasal ERP bukan memaksakan. ”Tetapi, mempermudah pengaturan yang ke depan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal),” tukas Entang.
Politikus Partai Demokrat itu menilai, perlunya perbanyak referensi tentang ERP, terkait belum ada satupun Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang menerapkan regulasi tersebut. Untuk itu, kita (Pansus) perlu kehati-hatian. ”Perda dibuat untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai dalam terapannya, merugikan masyarakat,” ujar Entang.
Entang mengatakan, dalam menerapkan ERP pemerintah kota Bandung harus memperhatikan beberapa aspek. Di antaranya, aspek dasar teknologi ERP, sistem penarikan pembayaran, penindakan pelanggaran, hingga penerapan sanksi terhadap pelanggaran. ”Itu penting, sebab retribusi yang ditarik harus dikembalikan guna perbaikan transportasi,” ujar Entang seraya mengaku optimistis ERP bisa berjalan. ”Syaratnya sosialisasi, koordinasi, kolaborasi, serta terintegrasi dengan semua jaringan transportasi,” imbuh Entang.
Di tempat sama, anggota Pansus X DPRD Kota Bandung Folmer Silalahi menyatakan, penerapan ERP dari teknolonogi, seperti di katakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, sudah siap. ”Dalam terapan sebatas mencocokkan. Teknologi apa yang pas dipakai di Kota Bandung,” sebut Folmer.
Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, beberapa kota di luar negeri berhasil menerapkan teknologi ERP tersebut. Namun, kebijakannya tidak berdiri sendiri. Untuk Kota Bandung, sebaiknya perlu uji teknologi di satu tempat. Sebab, ke depan sistem teknologi ERP sudah menggunakan satelit. Teknologi ERG berkembang pesat. ”Salah satu kebijakannya menangani masalah transportasi memang mahal. Tetapi patut dicoba,” imbuh Folmer. (edy/fik)