[tie_list type=”minus”]Peringatan Keras untuk Pejabat di Institusi TNI-Polri[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Para pejabat di daerah, terutama di wilayah-wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutala), harus benar-benar berjibaku mencegah bencana kabut asap 2015 terulang. Presiden Joko Widodo telah mengultimatum bakal mengganti pejabat yang wilayahnya masih banyak mengalami kebakaran.
”Yang terbakar semakin banyak, semakin gede (besar, Red), sudah ganti, copot,” tegas Presiden Jokowi saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Karhutala, di Istana Negara, Jakarta, kemarin (18/1).
Para pejabat yang dimaksudnya adalah mereka-mereka yang berasal dari jajaran TNI dan kepolisian. Mulai dari tingkat pangdam dan kapolda, hingga level koramil dan kapolsek.
Presiden melanjutkan kalau mekanisme reward and punishment dalam pengananan karhutala tersebut, sudah dibicarakan dengan panglima TNI dan kapolri. ”Dan (mereka) yang baik, yang tidak ada (kebakarannya), tentu saja promosi,” imbuh Jokowi.
Menurut presiden, peran TNI dan polri dalam penanganan dini kebakaran hutan dan lahan, strategis. Sebab, dua institusi itu lah yang memiliki pasukan hingga di daerah yang siap digerakkan. Insititusi lain yang akan menunjang.
Misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyuport dengan sarana prasarana. Atau, pemerinta daerah yang akan mem-backup dari sisi anggaran. ”Tapi kuncinya ya ada di situ (TNI dan polri, Red). Karena itu, saya sudah janjian dengan panglima TNI dan kapolri,” tandas presiden, lagi.
Jokowi menegaskan, upaya-upaya serius untuk mencegah karhutala 2015 agar tidak terulang sangat penting. Sebab, selain bencana asap, peristiwa tersebut telah pula memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, terutama terhadap daerah. ”Pertumbuhan ekonomi kita jadi terkoreksi 0.2 dari perhitungan, gara-gara masalah kebakaran dan asap itu,” tutur Presiden Jokowi.
Rakornas karhutala 2016 tersebut dihadir para pemangku kepentingan dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain presiden, sejumlah pejabat terkait juga sempat memberikan arahan pengantar. Mulai dari kepala BMKG (badan menteorologi dan geofisika) Widada Sulistya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menkopolhukan Luhut Pandjaitan, hingga Wapres Jusuf Kalla.
Dalam arahannya, Wapres JK mengingatkan tentang melakukan persiapan yang matang menghadapi kemungkinan karhutala. Persiapan tersebut, lanjut dia, harus disesuaikan karakter dan tantangan wilayah masing-masing.