bandungekspres.co.id– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, daya saing pemerintahan Indonesia di mata asing masih jauh tertinggal. Penyebab masih tertinggalnya Indonesia, dipicu korupsi dan inefisiensi birokrasi.
“Apabila diibaratkan penyakit kanker, sudah stadium lanjut,” kata Yuddy kepada wartawan di kediaman pribadinya di Tebet, Jakarta, kemarin (13/12).
Dia mengatakan, data ketertinggalan Indonesia tersebut berlandaskan pada kajian The Global Competitiveness Report, Word Economic Forum. ”Kontribusi faktor korupsi 19,3 persen. Sedangkan inefisiensi birokrasi mencapai 15 persen,” tuturnya.
” Kedua patologi birokrasi tersebut harus kita sikat habis,” tambanya.
Menurutnya, upaya penting untuk menyikat korupsi dan inefisiensi birokrasi, tidak hanya mengandalkan penegakkan hukum. Tapi, juga harus melalui upaya pencegahan yang sistemik, yakni melalui reformasi birokrasi.
Untuk itu, Kementerian PANRB, kata dia, saat ini sedang memacu pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk kongkrit dari reformasi birokrasi.
”Bersama dengan KPK dan Ombudsman RI, kami sedang memacu sosialisasi dan pendampingan pembangunan ZI kepada instansi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah,” terang Yuddy.
Sebelumnya, pada Jumat (10/12) Menteri Yuddy bersama Plt Pimpinan KPK Johan Budi menyerahkan penghargaan hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2015 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung.
Pada kesempatan tersebut, Yuddy mengatakan, pemerintah tidak tinggal diam. Tetapi terus memonitor, mengevaluasi dan membina unit-unit kerja ĺayanan publik dan perizinan menjadi champion unit-unit pelayanan. Dengan arahan yang diberikan oleh Kementerian PANRB, maka unit-unit tersebut nantinya akan berlomba-lomba memberikan pelayanan bersih dan bebas dari KKN.
”Unit-unit kerja pelayanan publik dan perizinan yang menjadi champions inilah yang disebut Zona Integritas,” tegasnya.
Yuddy berharap gerakan tersebut akan menjadi gerakan masif perbaikan di unit pelayanan publik dan perizinan seperti amanah Presiden Joko Widodo.
ZI bukan kegiatan seremonial. Kata dia, secara substansi terkait dengan fungsi pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kepuasan publik. Untuk mendapatkan predikat baik, maka planning yang sudah digariskan harus dikelola dan diimplementasikan dengan baik dan akuntabel.
