bandungekspres.co.id– Pelaksanaan pemungutan suara di 264 daerah kemarin (9/12) secara umum diklaim oleh KPU berlangsung lancar. Tolok ukurnya adalah tidak ada kejadian luar biasa yang menggagalkan proses pemungutan suara di sebuah TPS. Di seluruh TPS, pemungutan dan perhitungan suara berhasil dilaksanakan hingga selesai.
Komisioner KPU Arief Budiman menjelaskan, KPU hingga semalam hanya mendapatkan satu laporan kendala di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. Sebuah TPS di Kabupaten tersbeut kekurangan surat suara. ”Mengapa, ternyata saat menyortir dan menghitung ternyata kurang. Tapi itu hanya di satu TPS,” terangnya.
Pihaknya mendapati laporan adanya praktik money politic di 58 daerah. Namun, berdasarkan telaah, prosentasenya kecil. Di 58 daerah tersebut kejadiannya hanya terjadi di beberapa tempat sehingga secara nasional tidak signifikan.
Begitu pula soal 6 yang dilaporkan bermasalah di beberapa daerah, mantan anggota KPU Jatim itu menganggapnya tidak signifikan dan hanya bersifat kasuistik. ”Kalau hanya kasus kecil, jangan-jangan itu problem personal. Penyelenggara di daerah itu saja yang tidak bisa mengimplementasikan,” lanjutnya.
Hal senada disampaikan Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak. Menurut dia, secara umum proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan baik, meski ada beberapa kelemahan. ”Misalnya DPT yang tidak sempurna, ada pmilih yang tidak berhak namun masih tercatat,” terangnya saat dikonfirmasi kemarin.
Kemudian, masih ada pemilih yang tidak berhak namun berusaha ikut mencoblos di TPS menggunakan surat pindah. ”Untungnya KPPS mengerti dan tanggap bahwa itu tidak boleh digunakan. Akhirnya dia tidak bisa memilih,” lanjutnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo lebih fokus membahas money politics. Menurut dia, dengan kondisi pilkada yang tenang seperti kemarin ternyata masih saja ada yang berani melakukan praktuk politik uang. Hal itu harus menjadi evaluasi ke depan, khususnya dalam revisi UU Pilkada.
UU harus tegas dalam menindak praktik politik uang. ”Usulan saya, salah satu opsinya ya harus gugur,” ujar Tjahjo dalam ketenagan persnya kemarin. Pihaknya akan membahas secara khusus dengan DPR. Dia mencontohkan di Semarang. ”Partisipasi tinggi, namun politik uang juga tinggi,” lanjutnya. Cukup banyak juga yang tertangkap.
