Akbar menilai perlunya dibuka rekaman langsung untuk memastikan orisinalitas dari barang bukti yang diserahkan Sudirman. Sebab, ada rencana jika rekaman itu diputar kemarin, maka barang bukti rekaman itu akan diperbanyak untuk diberikan satu persatu kepada anggota. ”Siapa yang bisa menjamin rekaman itu sama, bisa saja berbeda besok,” ujar anggota Fraksi Partai Nasdem itu.
Sidang hari pertama kasus Novanto itu berakhir sekitar pukul 21.15. Di luar ruang sidang Sudirman menyatakan bahwa pelaporannya dalam kasua ini bukan untuk menjatuhkan anggota dewan. Justru dirinya ingin menegakkan kembali martabat anggota dewan sebagaimana mestinya. ”Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, saya selalu berusaha mengembalikan sesuai konteks aduan,” ujarnya.
Sudirman menyatakan, ada pertanyaan dari Ketua MKD terkait komitmen untuk konfrontasi pernyataan pada saatnya nanti. Sudirman menyatakan dalam sidang bahwa dirinya siap dikonfrontasi kepada siapapun dalam kaitan kasua ini. ”Jika saya diundang kembali, saya siap hadir memenuhi panggilan,” tandasnya.
Sementara itu, Sidang MKD perihal dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, menjadi perhatian serius Istana. Bahkan, sore kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja kembali dari kunjungan kerja di Paris, Perancis, mendadak memanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Kantor Presiden. Akibatnya, jadwal pertemuan Wapres dengan direksi BPJS Ketenagakerjaan pukul 15.00 pun dibatalkan.
Dicegat di Kantor Wakil Presiden usai rapat sekitar 1 jam dengan Jokowi, JK mengakui jika salah satu materi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi adalah agenda persidangan MKD yang kemarin menghadirkan Menteri ESDM Sudirman Said. ”Ada lah, bicara-bicara soal itu,” ujarnya sambil tersenyum. Sayangnya, JK enggan menceritakan detil isi rapat, termasuk bagaimana sikap presiden terhadap sidang MKD.
JK menyebut, dirinya sempat menonton jalannya sidang MKD yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi. Ditanya terkait jalannya sidang yang beberapa anggota MKD justru tampak menyudutkan menteri ESDM sebagai pelapor, JK memaklumi. ”DPR kan memang lembaga politik, jadi ya pasti politis,” katanya.
Terkait adanya pengakuan menteri ESDM yang menyebut Ketua DPR Setnov seolah-olah bisa mengatur Istana dalam proses perpanjangan kontrak Freeport, JK kembali tersenyum lebar. Menurut dia, hal itu hanya klaim sepihak dari Setnov. ”Saya kira (Setnov) mungkin ngomong menjanjikan (perpanjangan kontrak), tapi bagaimana pelaksanaannya kan tidak mudah juga,” ucapnya.
