Muradi: Tim Sukses Lobi Penyelenggara Pilkada
bandungekspres.co.id – Para penyelenggara Pilkada serentak di enam kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat (Jabar), bakal rawan masuk angin, serta tidak netral. Hal itu terjadi seiring dengan banyaknya gangguan dari para tim sukses kepada para pemilih.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran Bandung Muradi mengatakan, sebentar lagi pelaksanaan pilkada serentak akan digelar di delapan kabupaten kota di Jabar. Yakni, di Kabupaten Bandung, Indramayu, Karawang, Pangandaran, Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Depok. Namun demikian, dari delapan kabupaten kota tersebut, ada enam daerah yang sangat rawan terhadap netralitas penyelenggara pilkadanya.
’’Kecuali dua daerah yang tidak termasuk (rawan netralitasnya) yaitu, Pangandaran dan Tasikmalaya,’’ jelas Muradi kepada wartawan di sela diskusi PSPK terkait dengan Pilkada Jawa Barat, di Café Centopuntro Jalan Trenojoyo Kota Bandung Senin (30/11).
Muradi mengungkapkan, dalam hal itu pihaknya bukan memvonis keenam daerah tersebut terlibat dalam ketidaknetralan pada pilkada serentak nanti. Namun, itu merupakan ancaman yang harus diantisipasi oleh daerah tersebut. Dengan begitu diharapakan, KPU dan Bawaslu melakukan proteksi.
’’Indikasinya kuat, untuk itu agar KPU dan Bawaslu melakukan proteksi terhadap upaya upaya tadi,’’ katanya.
Muradi menjelaskan, kemungkinan ketidaknetralan tersebut, bukan berarti datang langsung dari pelaksana pilkada. Tetapi, pihaknya menilai saat ini ada upaya upaya dari para tim sukses kandidat pilkada yang melakukan lobi-lobi kepada penyelenggara pilkada. Indikasinya mereka berusaha mempengaruhi penyelenggara pemilu supaya mereka dimudahkan dalam melaksanakan aktivitas politik. Terutama timses dari petahana. Biasanya mereka berusaha untuk bisa melakukan aksi pemenangan. Untuk itulah, agar para penyelenggara pilkada serentak dapat lebih hati-hati dan waspada mengantisipasi hal tersebut.
’’Pengawasannya harus ketat, dan penyelenggara pilkada pun harus bisa memberi jarak terhadap mereka yang akan melakukan lobi-lobi politik,’’ jelasnya.
Dia menambahkan, ketika penyelenggara pilkada masuk angin, maka hal itu akan berpengaruh terhadap kualitas pilkada. Oleh karena itulah, penyelenggara pilkada yaitu KPU dan Panwaslu harus bersikap menjaga jarak dengan para tim sukses. Selain itu juga, partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak sangat rendah. Bahkan, angka golput pun akan tinggi. Diperkirakan golput bisa sampai di atas 40 persen. Berasal dari 20 persen pemilih pemula dan 20 persen pemilih mengambang. Sebab, model penyelenggaraannya terbatas dan ada wilayah yang tidak disentuh publik dan peserta. Untuk itu diharapkan tim sukses kandidat peserta pemilu harus ikut berjuang dan menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak golput.
