bandungekspres.co.id– Tingkat efisiensi dari penerapan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) di Jawa Barat periode 2009-2015 mencapai 14,71 persen dengan total penghematan Rp 1,568 triliun selama tujuh tahun penerapan.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan, digitalisasi pemerintahan telah mendorong lahirnya transparansi dan akuntabilitas yang kemudian melahirkan bea lebih hemat. ”Dengan terang benderang, maka seluruh tender bisa memangkas banyak biaya. Memang ini belum sempurna, masih dalam proses penyempurnaan, terutama dalam prinsip dan ekosistem eksisting-nya,” katanya di Gedung Sate kemarin (24/11).
Prinsip tersebut terkait kebijakan pengadaan lebih fleksibel namun berkualitas, yakni pemenang tender adalah yang memberikan produk/jasa terbaik dengan harga wajar. Jadi, tak selalu yang termurah. Menurut dia, banyak kasus menunjukkan, yang termurah kerap jadi masalah. Sebab, pertama, kualitas barang yang dihantarkannya tidak awet, baru beberapa tahun sudah rusak dan merugikan masyarakat.
Kedua, kualitas barang termurah kerap memunculkan sengketa legal ketika peserta tender yang kalah melaporkan ke aparat untuk menyidik dinas dan vendor pemenang. ”Urusannya jadi rumit kalau ada pelaporan hukum, dan paradigma peserta itu selalu mengejar yang termurah. Saya sudah sampaikan ke Bappenas pada 10 November lalu, rubah prinsip tender dengan mengutamakan pemenang adalah yang kualitas terbaik dengan harga wajar,” katanya.
Efisiensi belanja APBD Pemprov Jabar Rp 1,568 triliun sendiri terdiri atas capaian tahun 2009 sebesar Rp 186,929 miliar atau hemat 18,11 persen (selisih dari pagu anggaran dikurangi penawaran), 2010 Rp 243,346 miliar (15,41 persen), 2011 Rp 255,829 (15,40 persen).
Selanjutnya, tahun 2012 Rp173,242 miliar (12,75 persen), 2013 Rp169,741 miliar (13,63 persen), 2014 Rp 156,633 miliar (14,39 persen), serta hingga 6 November 2015 2015 Rp 383,107 miliar (16,64 persen). Jika diakumulasikan dengan APBN yang masuk dalam APBD, maka SPSE di Jawa Barat periode 2008-2015 telah menghemat Rp 3,22 triliun (13,66 persen) dari 19.729 paket pekerjaan dengan pagu Rp24,335 triliun dikurangi penawaran Rp 20,815 triliun.
Jawa Barat sendiri, selain antara lain Sumatera Barat dan Jawa Timur, tercatat sebagai provinsi pionir di Indonesia dalam menerapkan SPSE. Juga, tergolong provinsi pertama yang kota dan kabupatennya sudah 100 persen menerapkan SPSE.
Aher melanjutkan, penyempurnaan ekosistem SPSE terkait belum semua produk yang ditenderkan dimasukkan dalam katalog elektronik (e–catalogue), sehingga di lapangan harus diakali sedemikian rupa. ”Ambil contoh tender tidak boleh menyebut merek Kijang, misalnya. Tapi kebutuhannya itu, sehingga diakali dengan mengarahkan spesifikasi ke Kijang juga, berarti ekosistemnya harus diperkuat lagi,” katanya.