Bagi Masyarakat Kurang Mampu
bandungekspres.co.id – Komisi V DPR RI melalui Fraksi Demokrat pernah mengusulkan agar masalah perumahan di Indonesia menjadi perhatian serius bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, berdasarkan jumlah angka kemiskinan di Indonesia, saat ini ternyata masih banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni.
Anggota DPR RI Komisi V Agung Budi Santoso (ABS) mengatakan, pada 2016 nanti pemerintah pusat akan kembali melakukan program lanjutan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang besarnya 10 juta perkeluarga.
Menurutnya untuk perbaikan rumah pada 2015 lalu di kota Bandung dan Cimahi saja sudah 120 rumah yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat atas aspirasi warga yang dibantu tim dari ABS.
”Memang kalau untuk membangun sebuah rumah nilai segitu pasti tidak cukup, namun di sini saya mengharapkan peran dari masyarakat untuk saling membantu dan melakukan gotong royong,” jelas Agung ketika ditemui di Kecamatan Cidadap, Jalan Hegarmanah, kemarin (22/11).
Selain itu, bantuan perumahan dari pusat pihaknya juga telah mengusulkan dan memperjuangkan program Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Antar Wilayah (Pisaw) yang disamaikan kepada Dirjen Kementrian PU dan Perumahan Rakyat.
Pisaw ini sangat penting, sebab kodisi di wilayah perbatasan sering terbengkalai dalam pembangunannya khususnya pada infrastruktur anatara dua wilayah.
Program ini akan dilakukan di tujuh kecamatan yang berbatasan antar wilayah perkotaan di Kota Bandung, Kota Cimahi dan akan dilakukan koordinasikan secara langsung, baik antar kepala daerah wali kota maupun antar camat.
”Nanti program ini akan saya awasi langsung sebagai bentuk tanggung jawab atas aspirasi yang disampaikan masyarakat agar bisa dipertanggungjawabkan dan telat sasaran,” ujar dia.
Program ini harus diajukan berdasarkkan skala priopritas di tingkat kecamatan dan kelurahan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi bersama camat lainnya yang berada di wilayah perbatasan kota.
”Program ini dijalankan langsung oleh kecamatan dan kelurahan yang anggarannya akan disediakan oleh pusat kewajiban. Kami akan melakukan pengawasan dan kontrol agar program ini bisa berjalan lancar,” ucap dia.
Agung menuturkan, program lainnya yang akan terus dilanjutkan pada 2016 ini adalah program kepemilikan satu juta rumah rakyat dengan membangun rumah susun sewa diberbagai wilayah perkotaan di Indonesia.
