bandungekspres.co.id– Sejumlah pedagang Pasar Panorama Lembang mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah Bandung Barat yang belum bisa membangun pasar sementara seperti yang diinginkan para pedagang. Menurut salah satu pedagang eks Pasar Panorama Asep, selama musim hujan, tempat yang saat ini ditempati tidak nyaman.
”Sekarang becek, omset turun. Kalau hujan gede banjir,” ucapnya kepada Bandung Ekspres kemarin (16/11).
Dia menjelaskan, selama musim hujan banyak sampah yang terbawa arus air. Hal itu membuat para pedagang tidak nyaman. Asep berkeinginan untuk segera pindah sehingga omsetnya bisa kembali naik.
Di tempat yang berbeda, Ketua DPD Ikatan pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Bandung Barat Armamento menjelaskan, pihaknya telah melakukan kajian tentang Pasar Lembang dengan mengambil sampling lebih dari lima persen. Hasil dari kajian tersebut di antaranya pasca kebakaran, omset para pedagang bekurang hingga 90 persen, 97 persen pedagang ingin dipindahkan ke pasar sementara dan 87 persen para pedagang ingin dipindahkan ke baru ajak (lokasi yang baru).
”Data tersebut sangat valid. Kajian yang kami lakukan berdasarkan masyarakat pasar. Sehingga, mau tidak mau, suka tidak suka suara masyarakat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” katanya.
IKAPPI membagi dua masalah yang ada. Pertama adanya pasar sementara dan pembangunan pasar kembali. Saat ini omset pedagang berkurang hingga 90 persen, bagaimana para pedagang bisa mengambil nafas untuk membayar pasar baru kalau omset mereka berkurang? Jadinya, perlu ada pembangunan pasar sementara untuk mengembalikan omset pedagang.
”Pemerintah harusnya berpikir panjang, bukan lagi berpikir bangun dan bangun tanpa memikirkan yang hari terjadi,” tuturnya.
Mengenai pasar sementara di Baruajak, dibandingan di tanah pacuan kudu menurut dia tipologi tanahnya datar dan luasnya mencapai tujuh hektare. Hal itu sangat memadai untuk pembangunan pasar sementara. Kriteria adanya pasar luas minimalnya 2-4 hektare.
”Apa salahnya kalau pemerintah membangun pasar sementara di sana dari APBD yang dimiliki Bandung Barat,” katanya.
Para pedagang yang memiliki izin pemilikan lapak dan izin pemilikan kios sekitar1583 orang. Akan tetapinya pihaknya menampung semua pedagang termasuk pedagang kaki lima. Sehingga, total pedagang yang ada lebih dari jumlah tersebut. (nit/fik)