[tie_list type=”minus”]Berdasarkan Indeks Kepuasan Kinerja Pemerintahan di Jawa Barat [/tie_list]
bandungekspres.co.id – Mau tahu kinerja pemerintahan daerah di Jawa Barat? Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad (PSPK Unpad), dan Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika Unpad (PK2S Unpad) punya jawabannya. Dua lembaga itu merilisnya kemarin (16/11), berdasarkan hasil survei kuantitatif.
Ketua PK2S FMIPA Unpad Toni Toharudin memaparkan, dari 6 aspek kinerja yang dipotret, secara umum di seluruh Jawa Barat, infrastruktur dianggap oleh responden sebagai aspek yang paling memuaskan dengan skor 3,31 dari maksimal 5,0. Lalu, kepemimpinan, dengan skor 3,24 pada urutan ke-2. Regulasi dengan skor 3,18 di urutan ke-3. Kemudian, pelayanan dasar dengan skor 3,17 di urutan ke-4. Di urutan 2 terbawah adalah anggaran dengan skor 3,14 dan sumber daya aparatur dengan skor 3,11.
Menurut Toni, kota/kabupaten yang memiliki nilai aspek kepemimpinan tertinggi adalah Kota Sukabumi (3,69). Di urutan berikutnya Kota Bandung (3,67), Kota Bogor (3,66), Kabupaten. Purwakarta (3,49), dan Kota Tasikmalaya (3,44).
’’Yang memiliki nilai terendah pada aspek ini adalah Kabupaten Sumedang (2,63), Kabupaten Cianjur (2,70), Kota Cimahi (2,97), Kabupaten Sukabumi (3,04) dan Kota Depok (3,05),” ungkap dia.
Toni menambahkan, untuk aspek pelayanan dasar, Kota Sukabumi (3,57), Kota Banjar (3,50), Kabupaten Purwakarta (3,44), Kota Tasikmalaya (3,36), dan Kota Bogor (3,28) merupakan lima kota/kabupaten dengan skor tertinggi. Sedangkan, yang memiliki skor terendah adalah Kabupaten Sumedang (2,88), Kabupaten Cianjur (2,89), Kota Cimahi (3,02), Kota Depok (3,03), dan Kota Bekasi (3,03).
Pada aspek infrastruktur, posisi teratas ditempati Kota Banjar (3,59), lalu Kota Tasikmalaya (3,55), Kabupaten Bekasi (3,49), dan Kabupaten Kuningan (3,46). Untuk skor terendahnya adalah di Kabupaten Cianjur (2,92), Kabupaten Sumedang (2,97), Kota Depok (3,09), Kota Cimahi (3,10), dan Kabupaten Subang (3,15).
Kemudian, kota/kabupaten yang memiliki skor tinggi pada aspek sumber daya aparatur adalah Kota Sukabumi (3,45), Kabupaten Purwakarta (3,38), Kota Tasikmalaya (3,35), Kota Bogor (3,29), dan Kota Bandung (3,25).
Di sisi lainnya, daerah dengan skor terendah adalah Kota Cimahi (2,75), Kabupaten Sumedang (2,76), Kabupaten Cianjur (2,76), Kota Depok (2,85), dan Kabupaten. Karawang (2,98).
Untuk aspek regulasi daerah yang dipersepsikan respondennya memiliki skor tertinggi adalah Kota Banjar (3,45), Kota Sukabumi (3,42), Kabupaten Tasikmalaya (3,42), Kabupaten Purwakarta (3,42), dan Kabupaten Ciamis (3,41).