bandungekspres.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla geram bukan main. Ia mengaku dapat laporan dari Menteri ESDM Sudirman Said terkait adanya seorang politikus yang membawa namanya dan Presiden Joko Widodo untuk melobi PT. Freeport Indonesia yang akan memperpanjang kontrak karya.
“Dikatakan saya dan presiden minta jatah, ya saya pasti marahlah,” tegas JK di Istana Wapres, Jakarta, kemarin (11/11).
Sebelumnya, Sudirman memang menyebut ada tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Jokowi dan JK. “Apa benar? Tolong dilaporin aja yang ngomong begitu,” pungkasnya.
Hingga saat ini Sudirman enggan mengungkap identitas politikus tersebut. JK yang sudah mendapatkan laporannya juga enggan menyebutkannya.”Tanya aja sama Sudirman,” tandasnya.
Diketahui, Menteri ESDM, Sudirman Said menyebutkan adanya tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK kepada Freeport. Dengan mencatut nama, politisi itu menjanjikan ke Freeport agar perpanjangan kontrak karya bisa segera diberikan.
“Seolah-olah presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu,” ujar Sudirman Said saat diwawancarai disebuah stasiun televisi swasta.
Namun, dia mengaku tak bisa menyebut siapa politisi yang coba menjual nama dua pimpinan tertinggi republik itu. Sudirman hanya mengatakan orang itu cukup terkenal. Selain mencoba menjual nama presiden dan wapres.
Sudirman juga menyebut orang itu meminta proyek pembangkit listrik di Timika dan meminta bagian saham Freeport. “Saya berani mengatakan, karena terjadi dua kali diskusi dan (dia atau mereka, red) dua kali konsisten mengatakan, ‘Saya bisa membantu Anda, tetapi dengan syarat tadi, berilah saham’,” kata Sudirman.
Menurut Menteri ESDM, aksi percobaan orang-orang yang dia sebut sebagai pemburu rente itu tak hanya terjadi pada masa ini.
Pembahasan seputar rencana perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia memang selalu memicu suasana panas karena seringkali dibumbui isu intervensi pemerintah Amerika Serikat (AS). Kontrak karya salah satu raksasa produsen emas dan tembaga dunia yang beroperasi di Papua itu memang bakal habis pada 2021 mendatang.