[tie_list type=”minus”]Anggaran Kurang akibat Kordinasi Lemah[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Masjid terapung bakal di bangun di atas danau di kawasan Bandung Teknopolis Gedebage. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ali Hasan menyoroti rencana tersebut. Dengan meminta didasari perencanaan matang.
Itu artinya, kata politikus Partai Golkar ini, Pemerintah Provinsi Jabar, di dalamnya ada Biro Aset, Bappeda dan Diskimrung harus membuat perencanaan keseluruhan. Termasuk terkait penyelesaian pembebasan lahan. ’’Dimulai masjidnya, danaunya, jalannya, dan berapa anggarannya,” kata dia ditemui di gedung DPRD kemarin (25/10).
Dia menjelaskan, sebetulnya untuk anggaran masjid terapung tahun ini telah tersedia di APBD murni. Didisposisikan di Dinas Pemukiman dan Tata Ruang (Diskimrung) Provinsi Jabar sebesar Rp 70 miliar untuk pembebasan lahan. Sedangkan pada Biro Aset Rp 10 miliar juga untuk pembebasa lahan. Lalu, Rp 160 miliar bagi pembangunan jalannya.
Namun, pada kenyataan antara Diskimrung, Biro Aset dan Bappeda kurang koordinasi dengan baik. Akibatnya, anggaran yang disediakan tidak mencukupi untuk kebutuhan seluruhnya.
Meski demikian, Ali tetap mendukung rencana pembangunan masjid tersebut karena Provinsi Jawa Barat belum memiliki masjid. Apalagi, melihat desainnya yang sangat monumental. ’’Hanya saja permasalahannya pada pembebasan lahan. Itu harus diselesaikan dulu sebelum masuk pada tahap pembangunan konstruksi,’’ katanya.
Agar, kata dia, jangan sampai lanjut masjid dibangun di tengah sawah, karena tanahnya tidak bisa dibebaskan, sehingga pembangunannya jadi mubadzir. ’’Jadi kami sepakat. Jangan konstruki dulu yang dibangun,’’ ucap dia.
Dia menegaskan, pembebasan lahan sangat penting mengingat kelancaran pembangunan masjid tersebut. Terlebih selama ini setiap pembangunan proyek besar selalu terbengkalai, akibat proses pembebasan lahan yang tidak jelas.
Untuk itu, sebelum masuk pada proses pembangunan, Pemprov Jabar harus membebaskan dulu lahan seluas 30 hektare sesuai dengan perencanaan. ’’Pembebasan harus sekaligus. Sebab, kalau 5 hektare dulu biasanya akan ada ulah spekulan yang memanfaatkan situasi. Dan, harga lahan tersebut akan naik tinggi. Ini kan kendala apabila ada proyek infrasruktur sehingga pembangunannya pun terhambat,’’ tandas Ali.
