[tie_list type=”minus”]Siap Geruduk DPR RI[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Para kepala desa dari Kabupaten Bandung akan mendatangi DPR RI di Senayan Jakarta dalam waktu dekat ini. Mereka datang untuk meminta kejelasan tentang dana desa yang baru diterima yaitu Rp 300 juta setiap desa.
DICURIGAI WARGA: Belum turunnya anggaran desa secara utuh membuat kepala desa resah. Sebab, mereka disangka warga telah memanipulasi anggaran desa.
Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung Dedy M Bram mengatakan, selama ini di media massa diberitakan bahwa Pemerintah RI akan mengocorkan dana Rp 1,4 miliar untuk setiap desa di Indonesia. Realisasinya, setiap desa di Kabupaten Bandung baru mendapat Rp 127 juta pada September 2015, Rp 127 juta beberapa pekan selanjutnya, dan Rp 46 juta pada Oktober 2015. Pencairan dana baru direalisasikan setelah laporan pertanggungjawaban program sebelumnya dibuatkan.
”Padahal sebelumnya, dijanjikan cair Februari 2015 dan jumlahnya pun Rp 1,4 miliar. Masyarakat mempertanyakan hal ini dan malah mengira kami menutup-nutupinya. Makanya, kami akan meminta klarifikasi langsung ke pemerintah pusat,” kata Dedy kemarin (21/10).
Dedy menjelaskan, rencana awal pembangunan desa yang tadinya dialokasikan dengan dana Rp 1,4 miliar harus direncanakan ulang dengan anggaran yang diterima. Akhirnya, hanya program-program prioritas dan bersifat darurat yang dilaksanakan menggunakan dana tersebut.
”Dana tersebut, diterima langsung kas Pemerintah Kabupaten Bandung untuk dibagikan ke setiap desa. Selain dari pusat, pemprov dan pemkab pun memberikan dana serupa untuk pembangunan infrastruktur desa,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cihanyir di Kecamatan Cikancung, Ceceng Suparman mengungkapkan, setiap kepala desa memiliki beban moral untuk menjelaskan kondisi tersebut kepada masyarakat.
”Kemampuan Jokowi-JK mungkin baru bisa memberikan Rp 300 juta per tahun, dari janji sebelumnya Rp 1,4 miliar per tahun. Setiap sosialisasi pun, keterbatasan anggaran menjadi alasan klasik untuk menjelaskan hal ini,” ungkapnya.
Ceceng berharap, dengan sosialisasi yang memadai, setiap kepala desa sudah siap menerima anggaran sebesar Rp 1,4 miliar. ”Sebab, selama ini masih banyak infrastruktur di desa yang harus dibenahi atau dibangun,” unglapnya. (yul/rie)
