Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengaku tidak mengetahui adanya isu reshuffle jilid II. ”Saya tidak tahu itu,” kata Luhut usai menggelar silaturahmi dengan pengurus parpol di Hotel Borobudur Jakarta kemarin (16/10).
Namun, Luhut mengisyaratkan kesiapannya jika harus meninggalkan posisi yang baru dijabatnya dua bulan belakangan. Menurutnya, pihaknya hanyalah pembantu presiden. Oleh karenanya, dia menyerahkan sepenuhnya ke presiden soal tugasnya sebagai menteri. ”Tergantung presiden, presiden mau apa kita turuti,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, nama Luhut disebut-sebut sebagai salah seorang menteri yang terancam posisinya. Mantan Kepala Kantor Staf Kepresidenan itu dinilai bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa keamanan yang terjadi belakangan. Seperti Tolikara, Lumajang hingga terbaru Aceh Singkil.
Baca Juga:UMP Jawa Barat Naik 16,6 PersenMomentum Akhiri Permusuhan
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab diplomatis ketika ditanya soal isu reshuffle yang semakin santer. Pihaknya meyakini, presiden tengah fokus menyelesaikan persoalan ekonomi dibandingkan pergeseran para pembantunya. ”Pemerintah saat ini masih fokus di situ,” ujarnya. Dan menurutnya, fokus ke masalah ekonomi sudah selayaknya dilakukan presiden.
Dia juga menegaskan, jika PDIP tidak sedikitpun mengintervensi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle. Sebab, pihaknya yakin, presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan hal tersebut.
Sementara terkait adanya wacana memasukkan kader PAN dalam reshuffle jilid dua ini, Hasto mengisyaratkan dukungannya. ”Dukungan politik PAN kan sudah dikatakan Pak Zulkifli,” terangnya saat mewakili PDIP dalam silaturahmi Parpol dengan Menkopolhukam kemarin.
Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey mengungkapkan kalau belum ada pembicaraan seputar perombakan kabinet di internal partai pendukung pemerintahan. Karena itu, lanjut dia, kalaupun benar akan ada reshuffle jilid II maka hal tersebut sepenuhnya akan diserahkan pada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
Dia juga menegaskan, kalau partainya tidak mempermasalahkan kalaupun nanti jatah kursi di kabinet berkurang. ”Selama ini kami hanya ingin memastikan dan mendorong pemerintah bisa mengambil keputusan yang terbaik, itu saja,” kata Olly.
Dia enggan pula menanggapi tentang perlu tidaknya ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. ”Yang pasti, sampai sekarang, (agenda itu) belum pernah dibicarakan presiden,” elaknya.