JAKARTA – Isu reshuffle kabinet kembali memanas. Periode satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) pada 20 Oktober mendatang, bakal menjadi momentum penyegaran Kabinet Kerja.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi, membuat Jokowi – JK harus mengakomodasi masuknya kader PAN ke dalam struktur pemerintahan. Apalagi, PAN sudah menyampaikan kesiapannya untuk masuk kabinet. ”Itu sudah pasti,” ujarnya kemarin (16/10).
JK mengaku belum berkomunikasi secara khusus dengan Presiden Jokowi perihal rencana reshuffle untuk menggenjot kinerja Kabinet Kerja, termasuk memberikan kursi menteri kepada PAN. ”Nanti, tunggu saja,” katanya.
Sebelumnya, saat bertandang ke Kantor Wakil Presiden Selasa lalu (13/10), Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Sutrisno Bachir mengatakan, PAN akan sangat senang jika bisa berkontribusi lebih banyak di pemerintah dengan menempatkan kadernya di kabinet. ”Kami ingin membantu menyelesaikan masalah ekonomi saat ini,” ucapnya.
Meski secara formal belum mengajukan nama kader, namun beberapa informasi yang dihimpun menyebut jika PAN sempat meminta tiga kursi menteri. Namun, Presiden Jokowi kemungkinan hanya bisa memberikan 1 kursi Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang bakal diplot untuk Sutrisno Bachir, serta satu atau maksimal dua kursi menteri untuk PAN.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menilai reshuffle adalah hal yang wajar dilakukan oleh Presiden Jokowi. Demi mendapatkan pemerintahan yang maksimal, evaluasi kinerja kabinet memang harus terus dilakukan. ”Saya kira wajib (reshuffle), bukan hanya per tahun,” kata Yandri secara terpisah.
Ditanya peluang PAN untuk masuk ke kabinet, Yandri kali ini mulai terang-terangan. Menurut dia, PAN memiliki sederetan nama berkualitas yang bisa dipertimbangkan Presiden Jokowi untuk menjadi menteri. ”PAN siap saja. Kalau diajak (masuk kabinet), nama-namanya banyak, belum dikirim saja,” jelasnya.
Menurut Yandri, evaluasi kabinet tentu harus dilakukan di semua pos menteri. Tidak hanya ekonomi yang menjadi sorotan, tetapi juga bidang lain seperti kesejahteraan masyarakat, politik, hukum, atau keamanan. ”Coba saja ada (evaluasi) yang menyeluruh kalau dimungkinkan,” ujarnya.
