[tie_list type=”minus”]Kota Bandung Dapat Hibah Rp 68,9 Miliar[/tie_list]
BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung mendapatkan hibah 4,6 juta euro atau sekitar Rp 75 miliar dari pemerintah Belanda. Dana tersebut diberikan melalui perusahaan air minum Belanda, Vitens Evides International.
Secara resmi, dana hibah tersebut diterima Pemerintah Kota Bandung melalui penandatanganan kerja sama di Bandung Command Centre (BCC) Balai Kota Bandung kemarin (9/10).
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, bantuan hibah ini merupakan hasil kunjungan ke Eropa. Nilai nominalnya sebesar 4,6 juta euro dengan peruntukan meningkatkan kapasitas suplai air minum kepada warga Bandung.
”Setiap saya berkunjung ke luar negeri pasti harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk Kota Bandung. Jadi saya ke sana bukan untuk main main,” Ridwan Kamil kepada wartawan kemarin.
Pria yang akrab disapa Emil ini mengungkapkan, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan PDAM Tirtawening sebagai pemasok air bersih di Kota Bandung. Rincian teknis ke depan, di antaranya membenahi beberapa sektor pelayanan PDAM. Mulai dari penambahan infrastruktur pengolahan air serta menambah pipa-pipa penyalur air bersih.
”Dana ini berasal dari PDAM Belanda dengan LSM Belanda yang memang berhubungan dengan air,” ungkapnya.
Emil menegaskan, alasan di balik pemilihan Belanda untuk bekerja sama karena negara ini memiliki teknologi dan ilmu yang cukup mumpuni dalam bidang perairan. Selain itu perusahaan air Belanda juga menjadi yang terbaik sedunia untuk pengelolaan urusan air.
”Belanda mempunyai program untuk menaikkan perusahaan-perusahaan air di seluruh dunia, supaya memiliki standar internasional,” tegas Emil.
Chief Executive Vitens Evides International, Marco Schouten memaparkan, kerja sama pemberian dana hibah ini berlangsung tiga tahun. Selama jangka waktu tersebut, kata dia, upaya yang dilakukan dalam kerja sama ini adalah meningkatkan peralatan, mengurangi kebocoran, memperbaiki produksi, dan menghubungkan lebih banyak pelayanan pelanggan.
”Agar program ini bisa berjalan sesuai dengan standar internasional. Kami akan menempatkan satu orang yang bisa berbahasa Indonesia untuk tinggal di Bandung dan melakukan pengawasan,” paparnya. (md-dn/rie)
