[tie_list type=”minus”]WTP Terancam Terganjal[/tie_list]
BOGOR – Angan-angan Pemerintah Kota Bogor (Pemkot Bogor) untuk mendapatkan predikat dari audit BPK wajar tanpa pengecualian (WTP) semakin jauh. Bagaimana tidak, proses pelaksanaan administrasi Pemkot Bogor masih buruk.
Sejumlah permasalahan di Kota Bogor menjadi temuan BPK, mulai dari aset senilai Rp1,24 triliun hilang, temuan sejumlah konsultan terkait dengan SPK masalah Gardamas (program bantuan). ”Harus ada perbaikan terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban (PP) APBD 2014, untuk tahun depan,” ujar Tim Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Yus Ruswandi.
Apalagi didalam PP APBD 2014 itu meninggalkan SILPA sebesar Rp307 milar, tentunya ini menjadi catatan rekomendasi di DPRD Kota Bogor kepada Pemkot Bogor. ”Tidak tercapainya program kegiatan menjadi bahan evaluasi,” tutur dia.
Meski demikian, dirinya tak memungkiri jika DPRD Kota Bogor menyumbang SILPA yang cukup besar, dimana saat itu merupakan tahun pemilihan. ”Saya harus fair, selain Binamarga DPRD juga cukup tinggi, saat itu momentum politik,” ujar dia.
Menyikapi hasil audit BPK, Yus menekankan agar rekomendasi BPK atas temuannya ditindak lanjuti. Sebab, itu akan mempengaruhi laporan PP APBD Kota Bogor 2014 apakah diterima atau tidak. Jika tidak ada perbaikan, bukan tidak mungkin Pemkot Bogor tak akan mendapatkan predikat WTP.
”Disini momentum satu tahun untuk memperbaiki masalah yang menjadi sorotan BPK,” ujar dia. Termasuk dalam menangani masalah Gardamas yang setiap tahun muncul di laporan kekayaan daerah Kota Bogor.
Program bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin yang diluncurkan 20 Juni 1999 oleh mantan Walikota Bogor, Iswara hingga kini tak jelas juntrunganya. ”Setiap tahun muncul masalah Gardamas, itu harus diselesaikan kalau tidak diselesaikan bagaimana Pemkot Bogor akan mendapatkan WTP,” cetusnya.
Yus berharap jika Pemkot Bogor dapat menindaklanujuti temuan BPK itu. Sebab, program bantuan itu kini masuk dalam neraca berjalan Pemkot Bogor. ”Walaupun sudah mengendap jika tidak diselesaikan maka tidak akan hilang, itu berkaitan dengan neraca keuangan,” tutur dia.
Sumber menyebutkan jika program pinjaman itu sempat sukses meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Namun, Gardamas yang diketuai oleh alm Endang Oman itu mulai bermasalah ketika, Oman meninggal dunia.
