Usia 205 tahun sudah sangat tua untuk ukuran sebuah kota. Tetapi, Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Erwan Setiawan, SE menilai, setiap periodesasi kepemimpinan mempunyai prestasi masing-masing.
Ketua Fraksi Partai Demokrat
DPRD Kota Bandung
Dan itu tidak perlu dibanding-bandingkan. Sebab, yang merasakan adalah masyarakat pada zamanya.Apa untungnya kembali ke masa lalu, barangkali cuma jadi perbincangan saja. Yang diingat hanya sisi lemahnya saja. Jangan kembali ke masa lalu. Itu hanya membuat jadi buruk.
Yang terjadi pada pembangunan kota Bandung saat ini merupakan tanggungjawab bersama. ’’Pilihan politik tak perlu disesali. Namun, kita selesaikan amanat itu demi mengagapai kesejahteraan rakyat,” ujar Erwan.
Dia menjelaskan, yang dibutuhkan dalam membangun Bandung kedepan adalah sikap tegas. Pasalnya, kepemimpinan sekarang, yang nota bene dibawah Wali Kota Ridwan Kamil, banyak program tidak sepenuhnya jelas capaiannya.
Kepentingan mayoritas masyarakat, dari sisi pembangunan belum menjadi prioritas utama. ’’Dalam penegakan peraturan daerah (Perda) pun wali kota masih ambigu,” tukas Ketua DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 tersebut.
Erwan mencontohkan, betapa sulitnya masyarakat memperoleh perizinan. Itu berdampak pada keengganan investor menanamkan modalnya. Padahal tidaklan terlalu sulit. ’’Kumpulkan para pengusaha itu, berikan penjelasan, sehingga ada sinkronisasi antara keinginan pemerintah dan pengusaha,” ujarnya.
Menengok sisi birokrasi dilingkungan Pemkot Bandung, kebijakan itu menimbulkan keragu-raguan dalam memutus persoalan. Pada akhirnya, PNS yang potensial jadi termajinalkan. ’’Wali Kota lebih percaya orang luar. Yang terjadi sumbatan jenjang karir. Sementara orang terdekatnya hanya berpikir kelompok. Ini menjadi jebakan hukum untuk Wali Kota,” sebut Erwan.
Contoh lainnya, Erwan menyoroti sisi anggaran. Komunukasi yang dibangun setengah hati. APBD yang disepakati tersisih. Wali kota, lebih banyak menyerap dana dari luar. Bukan tidak boleh. Tetapi, dirinya khawatir sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) menjadi tak terkendali. ’’Pembangunan jadi terganggu. Padahal secara politik anggaran legislator sudah membuka ruang. Tapi tidak direspon. Ini sangat disayangkan,” imbuh Erwan. (edy)
