JAKARTA – Paket Kebijakan September I yang diluncurkan pemerintah, tampaknya belum mampu membuat pasar bergairah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih menunjukkan pelemahan. Kemarin, IHSG ditutup turun 10,74 poin atau 0,2 persen. Selain itu rupiah juga masih tertekan di level Rp 14 ribu.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui, paket kebijakan pertama tersebut belum memberikan dampak signifikan bagi perekonomian domestik. Menurut dia, tekanan dari global juga masih kuat.
’’Tapi tetap saja dunia juga sedang bergerak sendiri. Jadi jangan berharap dengan satu kali mengumumkan kebijakan, dunia ini berubah,’’ papar Darmin di Kantor Ditjen Pajak, kemarin.
Darmin melanjutkan, yang terpenting, pemerintah saat ini fokus terhadap pelaksanaan paket kebijakan tersebut. Menurut Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu, hari ini Presiden Jokowi bakal menyampaikan penjelasan terkait pelaksanaan teknis paket kebijakan pertama tersebut di Bandara Halim Perdanakusuma, sesaat sebelum lawatannya ke Timur Tengah.
’’Setelah menyusun kebijakan, kita memastikan pelaksanaannya jalan. Besok (hari ini) presiden sebelum berangkat ke timur tengah akan menjelaskan bagaimana pelaksanaannya ini (paket kebijakan pertama) dimulai dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan, jadi lebih ke teknis,’’ paparnya.
Kemudian, lanjut Darmin, pemerintah saat ini sudah bergerak mempersiapkan paket kebijakan tahap dua. Kemarin, Mantan Dirjen Pajak itu mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas Peraturan Presiden (Perpres) percepatan proyek-proyek strategis. Perpres tersebut nantinya bakal menjadi bagian dari paket kebijakan tahap dua. Beberapa menteri yang hadir kemarin, antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi. ’’Kita terus mempersiapkan untuk tahap kedua,’’ katanya.
Darmin menuturkan, terkait Perpres tersebut, juga dibahas sejumlah penyederhanaan perijinan untuk memperlancar proyek strategis, khususnya proyek infrastruktur. Rapat tersebut juga membahas soal pengadaan lahan yang selama ini kerap menjadi persoalan. ’’Dalam perpresnya, perijinan dibahas, bagaimana membuat lebih cepat dan bisa paralel. Selain itu, juga menyangkut pengadaan lahan, termasuk kalau sudah lelang, ada laporan dari masyarakat,’’ urainya.
MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi membenarkan pernyataan Darmin. Dia menguraikan, dari pihaknya, diminta agar proses perijinan di birokrasi tidak lagi berbelit. Proses perijinan yang memakan waktu hingga berbulan-bulan bakal dipangkas menjadi lebih singkat. Sehingga, lebih cepat memberikan kepastian bagi pihak terkait, khususnya investor. ’’Jadi investor bisa segera melaksanakan kegiatan ekonominya,’’ kata Yuddy di Kantor Kemenko Perekonomian, kemarin.
