Polri mengepankan tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif Dalam melaksanakan penegakkan hukum. Polri telah menetapkan SOP penegakkan hukum yang sering dikenal dengan langkah dan tindakan preemptif, preventif, dan represif/gakkum.
Polri harus terus melakukan akselerasi untuk terlebih dahulu mengedepankan tindakan preemtif dan preventif dibandingkan dengan langkah represif/gakkum. Tindakan represif/gakkum dilakukan apabila langkah preemptif dan preventif tidak mampu lagi menangani berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat.
Dalam tindakan preemptif, Polri harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh komponen masyarakat agar supaya mereka memahami dan menyadari permasalahan hukum secara menyeluruh sehingga tidak melakukan protes, unjuk rasa, dan demonstrasi ketika ada temannya atau kelompoknya yang ditangkap karena melakukan pelanggaran hukum, misalnya melakukan pemukulan, perjudian, atau tindakan anarkisme lainnya.
Dalam tindakan Preventif, Polri harus mengembangkan program Polmas secara cepat di tengah masyarakat sehingga terbentuk kewaspadaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya berupa pemberdayaan siskamling, ronda, pamswakarsa, dll. Polri harus menjalin kerjasama dengan instansi sektoral dan fungsional khususnya dengan CJS sehingga dapat melakukan pencegahan terhadap potensi terjadinya tindak pidana.
Dalam tindakan Represif/Gakkum, Polri harus melakukan tindaka penegakkan hukum yang transparan, akuntabel, profesional, humanis, dan bermoral terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, dan tanpa diskriminasi. Penyidik Polri sebagai ujung tombak dalam penegakkan hukum harus memiliki aspek knowledge, skill, dan attitude yang berkualitas dan berkompeten sehingga setiap penyidikan yang dilakukan dapat berjalan tanpa adanya kongkalingkong dan penyelewengan kewenangan.
Berdasarkan deskripsi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Era reformasi menempatkan Polri sebagai garda terdepan dalam melaksanakan penegakkan hukum di seluruh wilayah hukum Indonesia sehingga harus dijaga, dipertahankan, dan dipegang amanaha reformasi tersebut. b. Proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polri selama ini dinilai oleh berbagai kalangan masih belum berjalan secara optimal. Sehingga memerlukan berbagai penataan, pembaruan, dan pembenaham.
Kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam proses penegakkan hukum mengalami penurunan akibat adanya segelintir oknum Polri yang menyalahgunakan kewenangan sehingga berakibat pada penempatan posisi Polri yang rendah dalam berbagai survey yang dilakukan institusi independen. d. Diperlukan strategi penegakkan yang humanis sehingga dapat menciptakan rasa keadilan sosial di tengah masyarakat dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat yang besar terhadap Polri, melalui langkah dan tindakan yang kongkret dan aksi nyata.
