[tie_list type=”minus”]Tingkatkan Ekonomi Makro dan Kerakyatan[/tie_list]
BANDUNG – Bank Indonesia (BI) Jawa Barat tengah berusaha membangun kembali sistem koordinasi untuk memperkuat perekonomian makro dan kerakyatan melalui Hight Level Meeting Forum Pengembangan Ekonomi Jawa Barat atau West Java Incorporated (WJI).
Direktur Eksekutif Kantor Perwakilan BI Jabar Rosmaya Hadi menjelaskan, saat ini pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Jabar menghidupkan kembali sekertariat WJI. Hal itu dilakukan untuk menggerakan kembali dan mengefektifkan keangotaan yang sebelumnya sudah dibangun oleh Pemprov pada November tahun lalu.
”Kita masih punya waktu empat bulan sebelum tahun ini habis, untuk menejar target program WJI yaitu penguatan kelembagaan,” jelas dia kepada wartawan dalam acara Hight Level Meeting Forum WJI kemarin (20/8).
Dia mengaku, setelah adanya pengukuhan WJI pada November tahun lalu memang belum ada program nyata yang bekembang secara besar. Hal tersebut dikarenakan, belum adanya kelembagaan yang berperan di sektor otonomi yang menyentuh masyarakat di kalangan bawah. Beberapa jabatan sekertariat dibentuk secara strutural untuk menggali potensi-potensi ekonomi kreatif di pertumbuhan bisnis kerakyatan.
”Kita buat ada bidang investasi yang dikepalai oleh Kepala Biro Investasi dan BUMD Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada juga bidang industri yang mencakup perdagangan dan pariwisata, itu dipegang oleh Kepala Dinas Perndustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada bidang pembiayaan yang akan diketuai oleh kepala OJK Wilayah II Provinsi Jawa Barat. Dari tiga bidang itu, masing masing memiliki biro otonomi yang akan tersebar di 27 kota dan kabupaten untuk menggali potensi ekonomi yang ada di masyarakat,” jelas dia.
Ada beberapa kendala yang membuat WJI masih jalan di tempat. Rosmaya menjelaskan, masih adanya perbedaan presepsi pada pemerintah kota da kabupaten mengenai peran dan tanggung jawab pemda dalam forum WJI. Kemudian, belum adanya alokasi anggaran dari pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah daerah tingkat kota, kabupaten serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Jabar. Ada pula hambatan belum terjalinnya koordinasi dalam forum terkait publikasi proyek proyek investasi daerah yang sudah memiliki kajian feasibility study untuk di publikasikan ke dalam website khusus. Dirinya juga mengatakan, ketiga bidang yang pada awal dibentuk oleh Pemprov belum aktif. (fie/fik)