Di bagian lain, polemik internal Partai Golkar yang diperkirakan masih akan panjang mengundang perhatian pimpinan parlemen. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengimbau, dua kubu di tubuh partai beringin bisa menyelesaikan masalah secara musyawarah. ”Sebaiknya dimusyawarahkan saja,” kata Fadli Zon di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (27/7).
Dia berharap, tidak ada kekacauan di internal Golkar setelah Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan kubu Aburizal Bakrie terkait dengan penolakan keabsahan kepengurusan hasil musyawarah nasional Ancol (kubu Agung Laksono). Dengan demikian, kedua kubu bisa bekerjas sama menghadapi pemilihan kepala daerah.
Fadli meminta agar menunggu putusan sengketa internal Golkar memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan itulah yang bisa dijadikan acuan. ”Nanti kalau masih bermain-main dengan SK Menkum HAM, saya kira sulit,” ucap dia.
Namun, politikus Partai Gerindra itu menilai, belum selesainya kisruh internal Golkar tidak lepas dari andil pemerintah, khususnya Menkum HAM. ”Jadi, ini kesalahan awal pemerintah karena intervensi dengan cara yang sangat kasar,” ucapnya.
Dia juga mengkritik Presiden Joko Widodo karena dinilai ikut memelihara konflik yang setiap saat bisa menimbulkan kegaduhan. ”Karena itu sejak awal kami lihat menteri yang di-reshuffle ya menteri yang buat kegaduhan itu,” tandasnya. (des/fal/dio/rie)