oleh

Kasus Kredit Fiktif Bakal Seret Tersangka Lain

BANDUNG WETAN – Kedua tersangka pengajuan kredit fiktif kepada Bank Jabar-Banten (bank bjb) senilai Rp 20 miliar akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Tersangka yang dimaksud ialah Ketua Koperasi Putra Daerah Akmalulhuda dan Direktur Utama PT Haekal Adell Utama Endi Yusuf Mashudi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Feri Wibisono mengatakan, berkas keduanya sudah masuk pengadilan dan tinggal menunggu jadwal persidangannya. ’’Berkasnya sudah dilimpahkan, tinggal nunggu sidangnya,’’ ujar Feri, akhir pekan ini.

Sementara untuk ketiga terdakwa lainnya, yakni Arwin Aldriyant, mantan pimpinan bank bjb cabang Pelabuhan Ratu 2012; Egi Mukti, Manajer Kontrol Internal bank bjb cabang Pekanbaru; Rahma Ariani Roshadi, pimpinan bank bjb KCP Fatmawati II yang juga mantan Analis Komersial bank bjb Pelabuhan Ratu, masih dalam tahap pemeriksaan. Feri menuturkan, pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap ketiga tersangka tersebut.

Saat disinggung penanganan kasus yang berjalan cukup lambat mengingat penetapan dan penahanan tersangka terjadi Februari 2015, Feri mengakui, proses penanganan kasus perbankan tidak semudah yang lain. Dirinya juga menepis adanya ‘permainan’ dalam kasus tersebut. ’’Karena penyidik harus membaca-baca berkas yang jumlahnya tidak sedikit. Belum jaksa juga harus menghitung kerugian negara dari dokumen-dokumen tersebut,’’ urai mantan Kajati Banten itu.

Soal penghitungan kerugian negara, Feri menginginkan dilakukan oleh jaksa peneliti sebelum meminta bantuan ke pihak lain, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meski kadang penghitungan kejaksaan dan BPKP berbeda, dirinya menukas hal tersebut tak menjadi masalah, walau menuai protes, khususnya dari tersangka korupsi. ’’Itu diperbolehkan, tidak masalah kok,’’ singkatnya.

Feri menyatakan, dalam waktu dekat akan ada tersangka lain dalam kasus kredit fiktif tersebut. Saat ini, pihaknya masih melakukan pendalaman. ’’Tunggu saja, nanti ada penambahan tersangka,’’ ucap mantan Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Sebelumnya, dengan dalih mengajukan kredit tanpa agunan kepada Bank Jawa Barat-Banten (bank bjb) senilai Rp 20 miliar, Koperasi Putra Daerah yang sekaligus PT Haekal Adeli Utama melakukan mark-up dana yang dikucurkan itu. Bank bjb sendiri menyetujui permohonan kredit sebesar Rp 17 miliar dari Rp 20 miliar yang diajukan dengan jangka waktu pelunasan selama lima tahun.

Dalam proses penyaluran kredit kepada Koperasi Putra Daerah dilakukan penyusunan memorandum pengusulan kredit (MPK) yang melibatkan dua unit kerja. Yakni, bank bjb Cabang Pelabuhan Ratu dan Divisi Mikro bank bjb pusat. Namun, dalam kenyataannya pejabat bank bjb yang berkaitan langsung dengan dokumen atau berkas kredit tidak melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan kredit. Sedangkan beberapa petugas telah melakukan penelitian dengan cara membuat compliance checklist, namun tidak didokumentasikan, terutamanya keabsahan atau kewajaran dokumen yang disampaikan oleh Koperasi Putra Daerah. Itu mengakibatkan penyusunan MPK belum menggambarkan kondisi debitur secara utuh dan obyektif. Sehingga kelayakan pemberian kredit kepada Koperasi Putra Daerah diragukan.

Kebonafidan dari PT.HAU tidak jelas, dengan tidak mempunyai bukti bahwa seluruh karyawan PT HAU telah didaftarkan pada PT JAMSOSTEK cabang Bogor dan Sukabumi serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

Suparman menuturkan, bahwa gaji karyawan PT.HAU seluruhnya di mark-up antara Rp 3.200.000 sampai Rp 8.500.000 oleh Koperasi Putra Daerah. Padahal, Upah Minimum Kabupaten Sukabumi pada tahun 2012 sebesar Rp 885.000 dan terdapat end user yang tidak memiliki gaji. Dikarenakan bukan merupakan karyawan PT.HAU serta dalam penggajian tidak ada Pph (pajak penghasilan), sehingga ketentuan akan besaran gaji tidak relevan. Akibat perbuatan itu, negara mengalami kerugian sebesar Rp 14 miliar. (vil/tam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga