oleh

Minta Perpanjangan Waktu Sengketa Pilkada

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi meminta waktu tambahan untuk menyidangkan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Paslanya, waktu 45 hari bagi MK untuk menyelesaikan satu perkara pilkada dianggap terlalu mepet.

Menurut Wakil Ketua MK Anwar Usman, pihaknya telah melakukan simulasi dalam penangangan sengketa pilkada. Merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, maka lembaga negara yang bertugas menjaga konstitusi itu hanya punya waktu 45 hari untuk menangani sengketa pilkada.

Revisi Undang-undang MK jelang pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 kembali menguat setelah Anwar Usman mengungkapkan bahwa lembaga penjaga konstitusi itu tidak mungkin menyelesaikan potensi sengketa hasil Pilkada dalam 45 hari.

’’Kalau saja waktu yang diberikan 45 hari, itu pun hari kalender sangat kurang,” katanya dalam rapat konsultasi gabungan antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, Komisi II dan III DPR, KPU, Bawaslu, Mendagri dan Kapolri di gedung DPR Jakarta, kemarin (6/7).

Menurutnya, waktu yang ideal setidaknya 60 hari. Hanya saja, MK juga terbentur kendala jika meminta tambahan waktu. Yakni karena harus ada revisi UU MK.

’’Kalau penyelesaian sengketa tetap di MK, maka perlu merevisi UU MK. Waktu yang sangat memungkinkan adalah 60 hari kerja,” sahutnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan, dengan pertimbangan itu maka UU MK perlu direvisi secara terbatas. ’’Untuk mempercepat revisi tersebut, DPR meminta MK konsultasi dengan pemerintah untuk memasukkan ke dalam prolegnas (program legislasi nasional, red) prioritas 2015,” imbuh Fadli. (fat/vil)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga