[tie_list type=”minus”]Disdik Berdalih Menunggu Wali Kota Pulang dari AS[/tie_list]
BATUNUNGGAL – Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur afirmasi (masyarakat miskin) tingkat SMA sederajat seharusnya dilaksanakan kemarin (12/6). Namun, akhirnya ditunda tanpa alasan yang jelas.
Hal ini terbukti setelah Komisi D DPRD Kota Bandung melakukan monitoring di lapangan. Kendala yang terekam wakil rakyat itu diperoleh setelah berdialog dengan beberapa kepala SMK. Semuanya berdalih, keberadaan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang masih belum kembali dari kunjungan kerja di Amerika Serikat, menjadi batu sandungan.
’’Seharusnya Dinas Pendidikan Kota Bandung berinisiatif tidak terpaku dengan wali kota. Perwal PPDB sudah jelas mengamanatkan mekanisme jadwal penerimaan siswa baru,” kata Asep Sudrajat, anggota Komisi D di Gedung DPRD, Jalan Sukabumi, kemarin (12/6).
Sikap yang sama dikemukakan Wakil Ketua Komisi D Agus Gunawan. Dalam pandangan dia, tidak ada alasan penundaan pengumuman penerimaan siswa baru. ’’Besok (hari ini 13/6) sesuai jadwal yang tercantum dalam Perwal PPDB, siswa yang diterima seharusnya melaksanakan daftar ulang. Atas kejadian itu (penundaan) bukan tidak mungkin akan memancing kegaduhan,” tukas dia.
Pernyataan lebih keras dilontarkan Sekretaris Komisi D, Sofyanudin Syarif. Menunda pengumuman penerimaan siswa baru malah akan membuka peluang melakukan tindakan tak terpuji. ’’Ini langkah sistematik menghindari masalah. Padahal, menengok aturan, sikap itu (penundaan) terang-terangan menunjukan pelanggaran Perwal,” tandas dia.
Fakta di lapangan membuktikan banyak keganjilan pada penerimaan jalur afirmasi. Database surat keterangan miskin (SKM) jelas adanya. Namun, ada siswa baru yang diterima dari warga miskin. Padahal, setelah dicek ternyata cukup mampu. Hal ini menimbulkan pernyataan, apakah pihak kelurahan bergitu mudah mengeluarkan surat keterangan miskin? ’’Verifikasi lapangan tidak seutuhnya benar,” imbuh politisi Golkar ini.
Selian itu, munculnya penolakan pihak sekolah karena kuota afirmasi sudah penuh, perlu pembuktian. Sorotan tersebut dinyatakan Wili Kuswandi (F-PDIP), Hasan Fauji (F-Gerindra) dan Kang Upep (F-Nasdem). Menurut mereka, ada yang tidak pas dalam menyeleksi siswa baru. ’’SMK itu mayoritas pilihan jalur afirmasi. Tetapi prioritas utama tetap mendahulukan unsur kewilayahan. Jangan asal menggunakan SKM (Surat Keterangan Miskin) dan kedekatan lalu mengabaikan kepentingan yang lebih luas,” ucapnya.
