’’Pointer tersebut masuk di RPJMD dan menjadi kebijakan bersama pemerintah dan dewan,” imbuh dia.
Dalam menilai LKPJ yang benar itu, ada anggaran ada kinerja. Namun bilamana ada kinerja tidak ada anggaran itu tidak benar. Intinya dalam mengkritisi LKPJ semua pihak harus transparan . jangan masing-masing punya kepentingan. ’’Berpikir demi perbaikan dengan akuntabilitas dan transparansi , itulah bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat,” pungkas Riantono. (edy/rie)