’’Dengan begitu kan para pengguna ini tak punya hak terhadap pembantu mereka. Istilahnya kerja alih daya. Dan itu sangat memungkinkan,’’ terangnya.
Sementara itu, analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, selama ini sudah berlaku inisiatif dari pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI ke beberapa negara. ’’Sayangnya analisa kami, kebijakan ini tidak ada implikasinya. Tidak menghasilkan dampak yang signifikan,’’ ujar dia.
Faktanya selama ini pemerintah sudah menutup akses pengiriman TKI ke enam negara di Timteng. Tetapi pada prakteknya arus pengiriman TKI secara ilegal masih saja berlangsung. Kinerja perwakilan pemerintah di negara-negara yang ditutup aksesnya, harus ditingkatnya, sehingga bisa mendeteksi pengiriman TKI illegal.
Baca Juga:Novel Ajukan PraperadilanRuang Sidang Anak Jadi Pilot Project
’’Harusnya yang dibersihkan itu adalah penyalur TKI nakal,’’ jelas dia. Sebab, selama ini penyalur TKI nakal punya saja celah untuk tetap bisa mengirim TKI ke luar negeri. Termasuk ke negara-negara yang akses pengiriman TKI-nya sudah ditutup pemerintah. (bil/wan/hen)