Hingga saat ini, tim evakuasi dari Jakarta masih berada di beberapa wilayah di Yaman. ’’Kami juga terus melakukan upaya persuasi kepada WNI yang belum mau keluar dari Yaman. Insiden KBRI ini membuktikan bahwa situasi di sana yang dalam keadaan konflik bisa berubah kapan saja,’’ lanjut Arrmanatha.
Kabar ledakan yang merusak KBRI juga direspons Presiden Jokowi. Setelah membuka acara World Economic Forum on East Asia 2015 di Jakarta, Jokowi menyatakan sudah mendapat laporan terkait dengan peristiwa tersebut. ’’Saya baru saja dapat informasinya dari Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi),’’ ujarnya.
Namun, Jokowi belum bersedia berkomentar banyak karena masih ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Misalnya, perihal detail peristiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan. Termasuk informasi WNI yang terluka akibat serangan tersebut. ’’Kalau sudah dapat informasi detail, baru nanti saya sampaikan lebih lanjut,’’ katanya.
Di sisi lain, pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah turut mengecam aksi pengeboman yang menimpa KBRI di Sanaa, Yaman. Menurut dia, pemerintah harus membentuk tim investigasi untuk mendalami kasus pengeboman tersebut.
Investigasi tersebut diperlukan untuk mengetahui dalang dan motif pengeboman meski pada dugaan awal pengeboman tidak ditujukan langsung ke gedung KBRI. ’’Pihak PBB juga harus ikut turun tangan. Sebab, wilayah tersebut kan masuk wilayah yang harus aman sesuai dengan konsensus Wina,’’ ungkapnya saat dihubungi kemarin.
Namun, sebelum membentuk tim investigasi, menurut dia, ada hal lain yang mendesak untuk dilakukan pemerintah Indonesia. Yakni, evacuation plan. Pemerintah harus segera memindahkan seluruh staf dan kegiatan KBRI di Yaman. Termasuk para WNI yang masih terjebak di tengah konflik. ’’Situasi makin tidak terkendali. Saat seperti ini, sangat sulit membedakan mana kawan dan mana lawan. Jadi, harus segera,’’ katanya.
Sementara itu, soal spekulasi Arab Saudi sebagai eksekutor pengeboman, Reza meminta pemerintah tidak gegabah menanggapi. Sebab, langkah pemerintah Indonesia sangat berpengaruh pada WNI yang sedang berada di Saudi. ’’Jadi, bisa meminta notifikasi dan dipastikan melalui investigasi,’’ ungkap akademisi Universitas Padjadjaran Bandung itu. (fie/dyn/mia/c6/kim/tam)
