Kemudian,14 orang pulang dengan maskapai Etihad dan tiba pukul 14.40 WIB. Kemudian empat orang dengan Qatar Airlines pada 15.15 WIB. Rombongan ketiga sebanyak 88 orang pun datang 25 menit kemudian dengan Emirates Airllines. Sisanya bakal datang 23.05 WIB karena mereka terlambat mengikuti penerbangan.
Retno Marsudi menyambut para WNI itu di Common Lounge Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. ’’Kami terus mengimbau para WNI untuk pulang ke tanah air,’’ kata Retno. Desember lalu pihaknya sudah mengevakuasi 332 WNI. Kemudian, upaya dilanjutkan pemulangan 148 warga Indonesia pada Februari. Ditambah kemudian dengan 302 WNI di Jizan dan 10 WNI di Djibouti. ’’Kami sudah mengevakuasi 792 orang,’’ ujarnya.
Dia pun mengaku masih optimistis upaya imbauan tersebut bisa dilakukan. Apalagi, Kemenlu sudah mengirimkan tim intensifikasi evakuasi untuk masuk ke wilayah Yaman dan menarik sebanyak-banyaknya para WNI. Tim dua saat ini sudah memasuki kota Al Mukalla dan Tarim untuk meminta para rektor dan syeh mengimbau para santri kembali ke tanah air.
Hasil sementara, sudah ada 40 WNI yang mendaftar program evakuasi di Al Mukalla. Sedangkan, pendaftar evakuasi di Tarim mencapai 58 orang. Lalu, bagaimana dengan tim satu yang direncanakan masuk ke ibukota Sanaa? Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tim tersebut sampai saat ini masih berada di Jizan, Arab Saudi. Memang, perbatasan Arab Saudi-Yaman lebih berbahaya karena koalisi penyerang dipimpin pemerintah negara tetangga tersebut.
Dia pun mengakui, saat ini sedang berkonsentrasi untuk memulangkan WNI yang sudah di wilayah aman. Pukul 15.00 WIB kemarin, pemerintah bakal kembali memindahkan 110 WNI dari Jizan menuju Muscat. Rombongan tersebut pun diharapkan bisa sampai di Indonesia hari ini. ’’Untuk rombongan ini tak semua akan dipulangkan ke Jakarta. Untuk WNI sekitar Bali akan kami arahkan langsung,’’ ucapnya.
Dia tak menampik, memang ada sebagian WNI di sana yang menolak ikut program evakuasi. Namun, dia mengingatkan bahwa WNI tak seharusnya merasa terlalu aman. Dia mencontohkan kasus di Hudaidah, saat pemerintah mendesak WNI disana untuk evakuasi pada 1 April. Saat itu, bahkan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) memberikan pernyataan tertulis tidak akan ikut.
