oleh

E-Government Bukan tanpa Kendala

BANDUNG WETAN – Konsep e-Government yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung ternyata menarik perhatian pimpinan kewilayahan lain. Buktinya, rombongan diklat Orientasi Lapangan (OL) Kemendagri mendatangi Balai Kota Bandung kemarin (23/3). Dalam rombongan itu, terdapat beberapa wali kota dan bupati se-Indonesia.

PEMERINTAHAN - bandung ekspres
DISKOMINFO KOTA BANDUNG
BERI PENJELASAN: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (kanan) memberi pemaparan mengenai konsep e-Government di Balai Kota Bandung kemarin (23/3).

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyambut langsung rombongan. Mereka kemudian menuju Command Center untuk menerima pemaparan e-Government yang sudah diterapkan di Kota Bandung.

Dalam paparannya, Ridwan Kamil mempresentasikan kunci kesuksesan yang dicapai Kota Bandung saat ini dengan pola ‘segitiga sama sisi’. ’’Polanya adalah inovasi, desentralisasi, dan kolaborasi,’’ terangnya.

Salah satu hal yang paling utama adalah desentralisasi. Ridwan mengaku, sejak bulan lalu, dirinya selaku Wali Kota Bandung sudah membagi beberapa tugasnya pada pihak kecamatan. ’’Dengan begitu, kalau ada apa-apa tidak usah konfirmasi wali kota dulu seperti dulu. Jadi roda pemerintahan bergerak aktif. ’’Sekarang saya tenang, saya tahu mesin pemerintah bekerja,’’ ujarnya.

Pria yang akrab disapa Emil ini menjelaskan, salah satu upaya pendukung desentralisasi adalah dengan pemberian dana Rp 100 juta per tahun pada setiap RW yang ada di Kota Bandung. Nantinya, uang tersebut akan disimpan di kecamatan dan bisa diambil oleh RW sesuai kebutuhan. ’’Diambilnya jika ada kebutuhan saja. Diprioritaskan untuk pembangunan,’’ jelasnya kepada para peserta.

Di sisi lain, para peserta OL terlihat antusias dengan kemajuan yang terjadi di Kota Bandung dalam kurun waktu satu tahun empat bulan pada masa kepemimpinan Emil. Namun, dalam menjalani e-Government, tetap ada kendala.’’Kendala teknis, SDM, dan tentu saja dana,’’ ujar dia.

Mengacu pada negara-negara yang sudah mengaplikasikan pemerintahan dengan sistem e-Government, dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan sistem itu mencapai Rp 250 Miliar. ’’Dana terbatas, tapi kita juga mengerjakannya bertahap, sesuai dana,’’ tambah Emil.

Ketertarikan para peserta OL diklat Kemendagri pada sistem E-Government terbukti dengan keinginan rombongan melihat sistemnya secara langsung. Rencananya, hari ini (24/3), peserta akan mengunjungi kantor Kecamatan Bandung Wetan di sekitaran Jalan Tamansari. Kantor Kecamatan tersebut sudah memiliki Command Center mini, menyerupai yang ada di Balai Kota Bandung. (mg7/tam)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Baca Juga