Lalu, kapan pembebasan PBB diberlakukan? Menurut Ferry, karena terkait dengan PAD yang masuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), perubahan penerimaan daerah hanya bisa dilakukan dalam tahun anggaran yang baru. ’’Perkiraan saya, 2016 bisa berlaku,’’ ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan bahwa keputusan final terkait rencana pembebasan PBB tetap ada di tangan pemda. Namun, jika memang ingin meringankan beban warganya yang kurang mampu, pemda bisa tetap mencari alternatif sumber pendapatan lain. ’’Ini kan iktikad baik. Jadi, mestinya direspons positif,’’ ujarnya. (owi/c10/sof/rie)