Cegah Aksi Begal Motor
JAKARTA – Penanganan begal dinilai tidak cukup apabila hanya mengandalkan kepolisian. Mabes Polri meminta bantuan sejumlah kementerian maupun pemda untuk ikut menangani begal di luar metode penegakan hukum. Terutama, dari sisi pencegahan agar tidak muncul pelaku-pelaku baru.
Kadivhumas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan operasi penumpasan begal. Terutama, di wilayah-wilayah yang rawan seperti Polda Metro Jaya, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Tidak hanya terhadap begalnya, namun juga para penadahnya.
Polres Jaksel misalnya, kemarin (1/3) menggerebek lokasi penjualan onderdil motor bekas di kawasan Jagakarsa, pada jalur menuju Universitas Indonesia dan Mako Korps Brimob. Kawasan tersebut dicurigai menjadi lokasi penjualan onderdil hasil mutilasi motor rampasan begal. Sejumlah barang bukti diamankan. Termasuk, motor bodong. Seperti motor Yamaha Mio bermesin Yamaha Nouvo atau motor Yamaha Mio yang nomor mesinnya telah dihilangkan.
’’Yang diperlukan saat ini adalah sinergi berbagai pihak agar tidak muncul pelaku baru, bukan hanya untuk kasus begal motor saja,’’ tutur Ronny di Jakarta kemarin.
Dalam jangka pendek, pihaknya meminta bantuan pemda-pemda yang wilayahnya rawan kejahatan untuk lebih proaktif memasang piranti pengamanan di wilayahnya.
Misalnya, melengkapi ruas-ruas jalan dengan penerangan yang baik. Begal lebih sering beraksi di kawasan yang minim penerangan. Kemudian, Pemda bisa memasang kamera pengintai (CCTV) di sejumlah ruas jalan. Khususnya, yang dinilai rawan kejahatan. CCTV itu harus bisa dipantau di pusat operasi yang berbasis kelurahan.
Alat pemantau dipasang di tiap kelurahan yang dioperatori oleh petugas yang ditunjuk. Lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa juga bisa mengakses monitor-monitor tersebut sekaligus menjadi tim pengarah. di saat bersamaan, Polsek, dan Polres menggiatkan patroli Sabhara. ’’Begitu ada kejadian, petugas patroli langsung dikontak lewat HT sehingga bisa lebih cepat ke lokasi,’’ lanjut alumnus Akpol 1984 itu.
Kemudian, untuk jangka panjang, Ronny meminta bantuan sejumlah kementerian untuk lebih proaktif dalam penanganan masalah sosial. Pesan tersebut terutama ditujukan kepada Kementerian Sosial, Kemenakertrans, Kemendikbud, dan Kemenag.
