JAKARTA – Pemerintah menargetkan Indonesia bisa beralih dari negara agraris, menjadi negara industri pada tahun 2030. Namun, diprediksi kebutuhan lahan akan sulit tercukupi karena semakin tergerus oleh pemukiman. Padahal, industri butuh 85 ribu hektar lahan dalam 15 tahun mendatang.
’’Itu harus difikirkan, bukan hanya bagaimana memperbaiki kondisi industri tapi juga menyediakan lahan bagi mereka. Jangan semua dipake perumahan, bisa-bisa industri kita kabur ke luar negeri. Dalam 15 tahun kedepan perkiraan kami butuh 85 ribu hektar lahan industri, baik untuk kawasan industri maupun yang diluar itu,’’ ujar Sekjen Kementerian Perindustrian, Ansari Bukhari Rabu (11/2).
Lima tahun pertama, dia memperkirakan kebutuhan lahan belum terlalu besar karena Indonesia masih fokus menata pondasi industrialisasi. Setidaknya ada empat kawasan industry baru yang akan dibangun dalam masa itu. ’’Hingga 2020 kebutuhan lahannya 10.000 hektar, dengan rincian sebanyak 6.000 hektar untuk kawasan industri, dan 4.000 hektar untuk non-kawasan industri,’’ katanya.
Jumlah industri, kata Ansari, akan bertambah seiring dengan tingginya permintaan masyarakat. Oleh karena itu kebutuhan lahan industri juga akan meningkat setiap lima tahun. ’’Untuk periode 2020 – 2025 lahan yang dibutuhkan mencapai 15.000 hektar, terdiri dari 9.000 hektar untuk enam kawasan industri dan 6.000 hektar lahan untuk diluar kawasan industri,’’ sebutnya.
Kawasan industri yang dibangun pada periode ketiga, yaitu 2025 hingga 2030 akan semakin banyak karena Indonesia menuju negara industri. Kemenperin menargetkan pada periode 2025 hingga 2030 setidaknya akan terbangun 26 kawasan industri baru. ’’Kebutuhan lahannya 60 ribu hektar, sekitar 40 ribu hektar kawasan industri dan 20 ribu untuk non-kawasan industri,’’ sambungnya.
’’Menteri Perindustrian Saleh Husin mengaku akan terus mendorong pemerataan dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu industry tidak terpusat hanya di pulau jawa saja, tetapi juga di luar Jawa. Dengan begitu kontribusi industri di luar pulau Jawa bisa ditingkatkan dari 27,22 persen pada 2013 menjadi sekitar 40 persen pada tahun 2030 nanti,’’ terangnya.
Namun, begitu dia menyadari bahwa penyebaran industri itu tidak mudah dilakukan. Sebab investor masih melihat kawasan di luar pulau jawa masih kurang tersedia infrastruktur yang memadai. ’’Lambannya pembangunan infrastruktur pendukung industri di luar pulau Jawa menyebabkan pemerataan industri relatif lambat, oleh karena itu kita minta Kementerian PU mempercepat itu,’’ jelasnya. (wir/far)
Komentar