Soal Pembatalan Pelantikan BG
JAKARTA – Rumor pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri sepertinya masih abu-abu. Ini terkait sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tidak satu suara.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, posisi JK dalam polemik pembatalan atau pelantikan Budi Gunawan masih sama, yakni menunggu tuntasnya proses praperadilan. ’’Jadi tadi Beliau (JK) mengatakan tidak (dibatalkan),’’ ujarnya usai bertemu JK di Kantor Wapres kemarin (5/2).
Isu pembatalan pengangkatan BG mencuat usai Ketua Tim Konsultatif Independen Syafii Maarif menyatakan, dirinya ditelepon Presiden Jokowi dan diberitahu terkait pembatalan BG. Meski tidak ada konfirmasi dari Jokowi ataupun pihak Istana, namun isu sudah menyebar luas.
Menurut Tedjo, sampai saat ini, dirinya belum pernah mendengar langsung dari Presiden Jokowi terkait rencana pembatalan pelantikan BG. Karena itu, belum ada sikap resmi. ’’Kita ikuti statement awal presiden bahwa kita masih menunggu proses hukum,’’ katanya. Ketika dikonfirmasi apakah BG masih berpeluang untuk dilantik, JK menjawab diplomatis. Menurut dia, pemerintah masih memberi kesempatam kepada BG untuk mendapatkan hak hukumnya melalui praperadilan. ’’Jadi kita lihat nanti perkembangannya,’’ ujarnya.
Namun, jika memang nanti pelantikan BG benar-benar dibatalkan, JK menyebut jika presiden pasti sudah menyiapkan rencana berikutnya, yakni memilih calon kapolri baru. Terkait rumor masuknya Kabareskrim Komjen Budi Waseso sebagai kandidat kuat, JK menyatakan jika peluang itu terbuka. ’’Semua (jenderal) bintang 3 kan bisa (jadi calon Kapolri),’’ katanya.
Menurut dia, meski baru beberapa hari menjabat jenderal bintang 3, Budi Waseso sah-sah saja masuk bursa calon Kapolri. JK menyebut, kejadian yang sama pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika mengangkat Timur Pradopo sebagai Kapolri. ’’Pak Timur itu kira-kira hanya dua hari (naik jadi bintang 3 lalu naik lagi menjadi Kapolri),’’ jelasnya.
Isu perbedaan pandangan terkait BG antara Jokowi – JK sempat dibumbui kabar kurang harmonisnya hubunga keduanya. Pemicunya adalah tidak hadirnya JK di Bandara Halim Perdanakusuma saat Jokowi hendak melawat ke luar negeri. Padahal, biasanya wapres selalu mengantar presiden saat kunjungan ke luar negeri.
