Oleh sebab itu, hal tersebut harus memperoleh perhatian dari semua pihak agar kondisi tersebut lebih mudah dirasakan oleh masyarakat dalam berinvestasi, misalnya membuat akses-akses pasar.
Sementara itu, anggota komisi B DPRD Kabupaten Bandung Erma Komalasari mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah mengupayakan, agar para buruh tani bisa mengolah lahannya sendiri. Bukan hanya jadi buruh tani yang hanya memperoleh upah rendah setiap harinya. ’’Para buruh itu seharusnya juga bisa merasakan hasil yang lebih besar dari upahnya selama ini, karena hasil yang didapat dari pertanian itu adalah merupakan kerja keras mereka setiap harinya,’’ tuturnya.
Salah satu upayanya adalah pemerintah harus bisa menyediakan lahan, yang nantinya akan digarap oleh para buruh tersebut dengan perhitungan bagi hasil atau yang biasa dikenal dengan istilah ‘nengah’. Dengan cara seperti itu, tentu akan bisa meningkatkan lagi minat masyarakat untuk terjun di dunia pertanian. Selain pemerintah, masyarakat pun harus ikut bekerjasama untuk mendorong hal tersebut. ’’Kalau ada warga yang memiliki lahan pertanian yang luas, kenapa tidak dimanfaatkan oleh warga lain yang selama ini hanya bekerja sebagai buruh tani dengan memakai system ‘nengah’ itu,’’ pungkasnya. (mg15/far)