JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani kemarin (14/1), menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Dirut Perum Bulog, Perum Bulog Lenny Sugihat untuk membahas program beras bagi rakyat miskin (raskin). Hasilnya, pemerintah meneruskan program raskin dengan berbagai penyempurnaan.
Dalam keterangan kepada wartawan usai rapat tentang raskin, Puan mengatakan bahwa pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran sekaligus memberikan perlindungan sosial kepada rakyat. ’’Jadi kami tetap akan melaksanakan program raskin,’’ ujarnya.
Lebih lanjut Puan menjelaskan, raskin akan distribusikan ke rakyat miskin pada bulan ini. Selanjutnya, kata mantan Ketua Fraksi PDIP DPR itu, program pemberian beras murah untuk rakyat tersebut akan dilakukan selama setahun penuh.
Untuk program raskin 2015, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 18,8 triliun. Menurut Puan, jumlah itu sama dengan alokasi tahun sebelumnya. ’’Ini akan kami bagi hampir ke seluruh daerah di Indonesia,’’ ucapnya.
Hana saga, melihat besarnya alokasi raskin itu maka Puan wanti-wanti agar jangan sampai program pro-rakyat itu diselewengkan. Sebab, Puan mengaku masih mendapat informasi adanya pemotongan jatah raskin yang harusnya 15 kilogram per keluarga yang masuk kategori miskin.
Untuk itu Puan meminta agar teknis dan sistem distribusi raskin di lapangan diperbaiki. ’’Supaya tidak terlalu banyak masalah teknis di lapangan. Seharusnya hak rakyat mendapatkan 15 kilogram tapi mendapat potongan-potongan,’’ tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Mensos Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, selama ini pembagian raskin sering salah sasaran dan disertai potongam.
’’Hasil temuan saya di lapangan, yang diterima tidak sampai 15 kilogram, ada yang tiga kilogram. Soalnya yang mestinya dapat raskin tidak dapat, jadi diratakan agar semua kebagian,’’ kata Khofifah.
Karenanya, sambung Khofifah, penyaluran raskin untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu akan dirancang ulang. ’’Berdasarkan rekomendasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus ada re-design,’’ terang mantan salah satu juru bicara Joko Widodo di pemilu presiden itu. (ara/jpnn/far)
