SOREANG – Ketua Umum Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (Jabar) Piar Pratama SH memberikan Piagam Penghargaan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, H. Sugianto, Kamis (23/7) siang. Penghargaan diberikan karena Sugianto dinilai sebagai Tokoh Muda Inspiratif dan Terbuka dari Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat.
Piar Pratama mengatakan, Sugianto layak mendapat penghargaan karena dengan inspirasinya secara terbuka mampu mendorong masyarakat khususnya generasi muda dalam pencegahan korupsi di wilayah Kabupaten Bandung.
”Hasil survey kami ke masyarakat di semua wilayah Kabupaten Bandung dari mulai Januari 2020, menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD yang mencapai 87,2 persen, mengalahkan DPRD Kota Bandung,” tutur Piar.
”Hingga saat ini tidak ada pimpinan DPRD Kabupaten Bandung dan jajarannya yang terjerat masalah hukum korupsi. Itu yang menjadi acuan kita memberikan penghargaan ini,” imbuh Piar.
Intinya tegas Piar Pratama, penghargaan ini merupakan tanda suport Komite Pencegahan Korupsi Jabar kepada DPRD Kabupaten Bandung untuk lebih peduli terhadap keluhan masyarakat.
Sementara itu, Sugianto berterima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepadanya.
”Terimakasih untuk Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat. Penghargaan ini pada hakekatnya layak diberikan untuk seluruh mayarakat Kabupaten Bandung,” ucapnya.
Menurut politisi Partai Golkar itu, selama ini pihaknya selalu membangun keterbukaan antara semua pimpinan dan seluruh anggota dalam merespon aspirasi dari masyarakat. Baik yang disampaikan langsung ke Kantor DPRD, maupun saat dijalan atau diluar kantor.
”Sampai kapan pun selama manusia hidup, permasalahan itu selalu ada. Hanya bagaimana kita secara bertahap menyelesaikannya, baik secara peraturan perundang-undangan maupun secara kemasyarakatan,” ujarnya.
Penghargaan ini, lanjutnya, bukan hanya merupakan kebanggaan tetapi juga amanah. Sehingga akan menjadi tantangan agar kedepan pihaknya terus bisa menjaga keterbukaan dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
”Memang pada praktiknya banyak yang diluar fungsi utama kita yaitu Budgeting, Kontrol dan Legislasi,” jelas sugih.
Dia mengakui selama dirinya berkiprah di DPRD, baru ada sebuah lembaga yang memberikan respon, kritik dan masukan secara konstruktif seperti yang diberikan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat.
