Di sisi lain, menurut Imam A. Sadisun, akademisi ITB yang mewakili Masyarakat Geologi Teknik Indonesia, berpendapat bahwa Kota Bandung dan Pemprov Jawa Barat belum memasukkan pendekatan geologi terkait penurunan muka tanah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dan DKI Jakarta, yang mulai waspada terhadap ancaman penurunan muka tanah.
Untuk membangun sebuah sistem monitoring, kata Imam, pemerintah memerlukan duit sekitar Rp 5-10 miliar. “Itu pun dengan sistem sederhana. Kalau dengan sistem kontrol jarak jauh, biayanya bisa mencapai Rp 20 miliar per titik monitor,” katanya, di tempat dan waktu yang sama.
Jika berkaca pada Ibu Kota Jakarta, artinya Pemkot Bandung memerlukan duit sekitar Rp 100 miliar untuk membangun sistem monitoring geologi. (bbs/mg2/drx)
