CIMAHI – Perubahan bakal dibuat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam pelayanan pengujian kelaikan kendaraan bermotor atau uji KIR kendaraan angkutan umum dan angkutan barang.
Rencananya, UPT yang berlokasi di Jalan HMS Mintaredja, Baros, Kota Cimahi itu akan menggunakan smart card bagi kendaraan. Smart card akan menyisishkan buku uji KIR yang sebelumnya digunakan secara manual oleh pemilik kendaraan.
Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Joni Andriani mengatakan, rencana tersebut bakal direalisasikan paling cepat bulan Februari tahun 2020. Sebab saat ini pihaknya masih melakukan persiapan pengadaan smart card.
”Jadi tahun depan uji kir dan pengujian lainnya sudah tidak pakai buku. Karena sudah pakai smart card, nanti pengujinya punya alat scan barcode,” ujar Joni saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (11/11).
Dikatakan Joni, setiap pengendara yang kendaraannya akan diuji akan mendapatkan smart card seharga Rp 25 ribu per paketnya. Biaya tersebut dimasukkan otomatis ke biaya pengujian kendaraan.
”Jadi nanti yang dibayar itu biaya pengujian dan pembelian smart card. Ada buku panduannya juga, smart cardnya nanti bisa ditop up kalau mau digunakan,” jelasnya.
Selain pengadaan smart card, untuk menerapkan sistem baru tersebut pihaknya perlu mengadakan software dan hardware berupa mesin scan barcode.
”Untuk pengadaan sekarang sedang dilakukan, kemarin sudah ada beberapa perusahaan pihak ke tiga yang mengajukan rencana kerjasama. Tapi kan tidak bisa milih, karena sistemnya lelang,” katanya.
Selain sistem pengujian yang menggunakan smart card, pendaftaran pengujian kendaraan juga nanti akan menerapkan sistem online. Namun pembayaran masih sistem konvensional.
”Sekarang sebetulnya sudah diterapkan sistem pendaftaran online, cuma belum semua tahu. Jadi pendaftaran online, pas datang langsung dicek kendaraannya. Pembayaran masih langsung, inginnya nanti non tunai, meminimalisir percaloan,” terangnya.
Di UPT PKB sendiri, saat ini ada 11 alat uji yang beroperasi. Meskipun usianya lebih dari enam tahun, namun Joni memastikan kondisinya masih laik pakai.
”Bahkan alat uji ada yang belum pernah diganti, tapi tiap tahun dikalibrasi oleh kementerian dan semuanya lulus masih laik. Alat uji ada banyak, seperti pengukuran kecepatan, lampu, rem, dan uji emisi,” ungkapnya.
Joni melanjutkan, kendaraan angkutan umum dan barang wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor. Kewajiban uji berkala kendaraan bermotor itu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ) dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
”Kalau di Cimahi saya liat cukup tinggi tingkat kesadarannya untuk uji KIR. Ini juga mungkin karena seringnya di Kota Cimahi mengadakan operasi gabungan,” bebernya.
Berdasarkan catatan pihaknya, setiap hari rata-rata ada 45 unit kendaraan yang melalukan pengujian berkala di UPT PKB Kota Cimahi yang beralamat di Jalan HMS Minaredja. Sementara jika dikalkulasikan dalam sebulan, pihaknya melakukan pengujian kendaraan sebanyak 600 sampai 700 unit dengan mayoritas jenis kendaraan angkutan barang.
”Kalau sehari rata-rata 40 sampai 45 unit kendaraan yang melakukan uji KIR. Kendaraan yang wajib uji KIR yakni mobil penumpang, bus, kenadaraan barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan tempelan,” pungkasnya.(mg3/ziz)
