“Tahun ini lahir yang namanya TAJJ, ini ‘mengganggu’ kedudukan para kepala dinas dan eselon II jadi tidak nyaman, sementara dewan kan hanya berkomunikasi sesuai aturan dengan kepala dinas,” ujar Hadi.
Bahkan, manuver TAJJ ketika diverifikasi, dinilai kurang menunjukan integritas. “Ketika TAJJ langsung mengatakan ‘ini dari gubernur’ dan kemudian kita tidak bisa mengkonfirmasi, menanyakan dan kemudian kita lihat ya karena yang membuat bukan orang – orang yang mengenal baik mekanisme pemerintahan Jawa Barat,” katanya.
“Akhirnya banyak terjadi kesalah fahaman di lapangan. Jadi masukan yang kita masukan di rapat – rapat resmi dewan, kok enggak terwujud dalam pelaksanaan kerja,” tambahnya. (yan)
