Kasus Rommy Tak Terkait Pilpres

JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Maruf Amin dibuat pusing dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Ketua Umum PPP M Romahurmuziy.

Mereka menegaskan, perkara tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilihan presiden (Pilpres). Bahkan, tidak ada dana sumbangan yang bersumber dari Partai Kakbah.

Calon wakil presiden 01 Maruf Amin mengatakan, dalam menyikapi kasus Rommy harus dikedepankan asas praduga tak bersalah.

“Itu prinsip dalam menyikapi kasus ini,” terang dia saat ditemui di rumahnya Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat kemarin (16/3).

Mantan Rais Am PB NU itu menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi itu tidak ada kaitannya dengan pilpres ataupun TKN. Sebab, apa yang dilakukan Rommy merupakan masalah pribadi.

Jadi, tutur dia, jangan dikait-kaitkan dengan masalah pilpres dan tim kampanye. TKN tidak ada urusan dengan masalah pribadi Romi.

Selain itu, pemerintah tidak akan intervensi kasus yang ditangani KPK itu. Presiden Jokowi selalu mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan instansi lembaga hukum. Baik KPK, kepolisian, maupun kejaksaan.
Walaupun PPP maupun Romi tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK), pemerintah tidak akan mencampuri kasus tersebut.

Masyarakat harus bisa membedakan antara masalah pribadi yang dihadapi Rommy dengan kepentingan pilpres. Keduanya tidak ada kaitannya sama sekali. Dia yakin masyarakat sudah memahami masalah tersebut.

Jika ada pihak yang menyatakan bahwa ditangkapnya Romi merupakan bukti kegagagalan Jokowi dalam pemberantasan korupsi, anggapan itu salah besar. Justru Jokowi berhasil dalam melakukan pemberantasan korupsi.

’’Dulu korupsi tidak terendus, sekarang bisa diketahui dan ditangkap pelakunya. Teknologi juga sudah canggih, sehingga memudahkan penegak hukum melakukan tugasnya dalam memberantas korupsi,”kata Ma’ruf.

Sementara itu, Erick Thohir, ketua TKN Jokowi-Maruf mengklaim, kasus yang menjerat Rommy tidak akan mempengaruhi elektabilitas paslon 01. Sebab, perkara itu tidak ada kaitannya dengan pilpres. Berbeda jika masalah tersebut berkaitan dengan pilpres.

“Saya yakin tidak ada hubungannya dengan elektabilitas di pilpres,” ungkap dia.

Pihaknya menghormati penegakan yang dilakukan KPK. Biarlah melaksanakan tugasnya dalam memberantas korupsi. Siapa pun harus menghomrati proses hukum itu dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan