BANDUNG – Pengamat Politik Kota Bandung Prof. Obsatar Sinaga menilai kurang tepat jika ada istri Wali kota atau gubernur yang menjadi Anggota DPRD kabupaten/kota atau provinsi.
“Sebenarnya itu (manjadi anggota DPRD) kembali pada regulasi. Kalau tidak ada aturan yang melarang berarti boleh. Tapi persoalannya “naha atuh serakah-serakah teuing” (bahasa sunda, red) gitu loh,” ujar Obsatar Sinaga, yang akrab disapa Prof Obi ini, kepada media, Senin (18/11).
Menurut Obi yang juga Rektor Universitas Widyatama (UTama) Bandung itu, secara regulasi jabatan istri wali kota maupun gubernur tidak diatur secara jelas, mengenai larangan menjadi Anggota DPRD. Hanya saja kata dia, secara moral istri wali kota itu sebaiknya tidak usah merangkap jabatan menjadi Anggota DPRD.
“Jadi istri wali kota itu sudah sibuk, buat apa masih jadi Anggota DPRD lagi? Apakah enggak jadi konflik interes nanti ketika pertemuan kepentingan antara komisi dia (istri wali kota) di DPRD dengan daerah kekuasaan suaminya? Jadi berpikirnya harus ke situ,” jelas Obi.
Tak hanya itu, Obi juga mempertanyakan partai politik (parpol) jika masih mengusung calon Anggota DPRD itu yang sudah jelas diketahui menjadi istri wali kota atau gubernur.
“Kalau masih ada istri wali kota yang diloloskan sebagai calon anggota DPRD, salahnya di partainya kali ya, kenapa masih dicalonkan juga yang udah tahu sebagai istri wali kota, kenapa enggak dikasih ke yang lain saja untuk nomor urut selanjutnya?,” ucapnya.
Sebaiknya kata dia, istri wali kota itu harus rela melepaskan jabatannya dari Anggota DPRD dan diserahkan kepada yang lainnya.
“Sebaiknya mengundurkan diri dan serahkan ke nomor urut selanjutnya. Jadi kesibukan sebagai istri wali kota saya kira sudah cukup memadahi dan enggak mungkin bisa menangani dengan tepat. Jadi apa yang mau dicapai kalau begitu?,” katanya.
“Kalau misalnya memikirkan persoalan bangsa ini supaya cepat maju, saya pikir serahkan aja ke yang lain, mereka masih banyak kok yang mau dan berpotensi menjadi Anggota DPRD,” tambahnya.
Lebih lanjut Obi menjelaskan, meski secara hukum tidak melanggar aturan, namun pola-pola seperti itu mirip dengan Orde Baru yang terkesan serakah jabatan, jika ada istri wali kota atau gubernur yang masih menjadi Anggota DPRD.
“Mestinya sudah dipikirkan di mana pola-pola seperti itu gaya-gaya zaman Orde Baru. Dulu ada Anggota DPR istrinya jadi wali kota, ada yang jadi gubernur. Masak mau balik lagi ke zaman orde baru, udah lah cukup kalau jadi wali kota enggak usah jadi Anggota DPRD,” pungkasnya.
Sebagai mana diketahui, istri Wali Kota Bandung, Siti Muntamah Danial, beberapa bulan lalu dilantik menjadi Anggota DPRD Jabar dari partai PKS Jabar. Saat ini, ia memegang jabatan sebagai Anggota Komisi V DPRD Jabar. (mg5/yan)
