BANDUNG – Pengamat Politik Kota Bandung Prof. Obsatar Sinaga menilai kurang tepat jika ada istri Wali kota atau gubernur yang menjadi Anggota DPRD kabupaten/kota atau provinsi.
“Sebenarnya itu (manjadi anggota DPRD) kembali pada regulasi. Kalau tidak ada aturan yang melarang berarti boleh. Tapi persoalannya “naha atuh serakah-serakah teuing” (bahasa sunda, red) gitu loh,” ujar Obsatar Sinaga, yang akrab disapa Prof Obi ini, kepada media, Senin (18/11).
Menurut Obi yang juga Rektor Universitas Widyatama (UTama) Bandung itu, secara regulasi jabatan istri wali kota maupun gubernur tidak diatur secara jelas, mengenai larangan menjadi Anggota DPRD. Hanya saja kata dia, secara moral istri wali kota itu sebaiknya tidak usah merangkap jabatan menjadi Anggota DPRD.
“Jadi istri wali kota itu sudah sibuk, buat apa masih jadi Anggota DPRD lagi? Apakah enggak jadi konflik interes nanti ketika pertemuan kepentingan antara komisi dia (istri wali kota) di DPRD dengan daerah kekuasaan suaminya? Jadi berpikirnya harus ke situ,” jelas Obi.
Tak hanya itu, Obi juga mempertanyakan partai politik (parpol) jika masih mengusung calon Anggota DPRD itu yang sudah jelas diketahui menjadi istri wali kota atau gubernur.
