Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat rapat dengan Komisi X DPR sempat menjelaskan, penghapusan UN tersebut nantinya diganti dengan asesmen kompetensi yang berdasarkan numerasi (matematika), literasi (bahasa) dan survei karakter.
Harapannya, dengan adanya asesmen tersebut para siswa akan lebih memahami materi pelajaran di sekolah. Termasuk memahami logika literasi dan numerasi.
”Karena itu kompetensi inti untuk belajar apapun,” ujar Nadiem di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/12).
Sementara itu mengenai survei karakter, nantinya para siswa akan disurvei sejauh mana tentang ideologi Indonesia Pancasila. Namun, survei tersebut tidak hanya menanyakan soal sila-sila yang ada di Pancasila. ”Tapi poinnya apa itu gotong royong, kemudian apa itu toleransi,” katanya.
Lebih lanjut, Nadiem juga menjelaskan, nantinya akan ada juga survei kepada para siswa. Salah satu poinnya adalah menanyakan apakah siswa tersebut pernah mendapat bully atau tidak.
”Akan dibuat survei apakah anak ini di-bully, apakah mendapat tekanan, yang membully apakah tidak diberi ajaran toleran,” ungkapnya.
Sebelumnya, Nadiem juga menjelaskan, kenapa UN tetap dilakukan sampai dengan 2020. Alasannya karena sudah dilakukan persiapan adanya pelaksanaan UN tersebut. Sehingga tidak bisa serta merta dihapus. Sementara sudah ada persiapan.
Alasan UN diganti karena berdasarkan survei dan diskusi dari beberapa pihak termasuk juga dengan orang tua siswa. Hasilnya adalah tidak baik. Sebab, siswa fokusnya menghapal materi yang telah dipelajari.
Adanya UN ini juga menurut Nadiem belum menyentuh kepada karakter siswa. Sehingga dia menilai UN hanya akan ada sampai 2020. Setelah itu asesemen kompetisi minimum dan survei karakter yang akan diterapkan.
”Jadi memang belum menyentuh karekter siswa secara holistik,” tuturnya.
Pengamat pendidikan dari Komnas Pendidikan Andreas Tambah menyarankan, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Nadiem Makarim menjelaskan dengan rinci kepada masyarakat terkait wacana penghapusan UN. Sebab, Sebab, menurut Andreas perkara penghapusan UN sebenarnya sudah jadi perdebatan lama, dan hingga kini belum menemui titik terang yang lebih baik.
“Ini harus betul-betul gamblang. Jadi enggak bisa ujuk-ujuk berhenti, ada nanti model yang hampir sama. Masyarakat nanti juga bilangnya, ‘ya itu mah ujung-ujungnya sama saja. Ganti menteri ganti kebijakan’. Intinya sama,” ujar Andreas, belum lama ini.