Dalam kajian Studi Antisipasi Pembangunan Kereta Cepat Terhadap Masyarakat Kota Bandung tersebut, diketahui proyek yang diperkirakan menelan biaya Rp 77 triliun tersebut mampu menyerap 39.000 tenaga kerja saat pembangunan konstruksi. Angka tersebut belum termasuk sebanyak 20.000 tenaga kerja saat dibangun kota baru di area stasiun dengan transit oriented development (TOD). ”Termasuk, 28.000 tenaga kerja pada saat operasional TOD sebagai pendorong lahirnya sentra ekonomi dan pusat bisnis baru,” kata dia.
Bappeda Kota Bandung, sambung Kamalia, melakukan kajian secara khusus guna memetakan risiko-risiko yang akan terjadi. Meski, kelak keberadaannya akan meningkatkan nilai positif.
”Keberadaan kereta api cepat Jakarta-Bandung diharapkan menumbuhkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing Kota Bandung,” ujar Kamalia.
Di bagian lain, PT KCIC mengupayakan secepatnya akan menuntaskan permasalahan pembebasan lahan milik warga. Sebab, saat ini PT KCIC masih melakukan koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah yang terdampak proyek kereta cepat ini.
”Kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembebasan lahan milik warga,” kata Direktur Utama PT KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan melalui Humas PT KCIC Febriyanto saat dihubungi.
Menurut Febriyanto, saat ini pihaknya sudah melakukan proses pembangunan infrastruktur secara bertahap di lahan yang benar-benar tuntas menyangkut dengan soal pembebasan lahan tepatnya di lahan milik PTPN VIII.
”Lahan yang sudah jelas seperti lahan milik PTPN VIII tentu kita sudah bangun infrastrukturnya. Lahan ini juga sudah mendapatkan izin pembangunan dengan panjang 5 kilometer dari Kementerian Perhubungan,” paparnya.
Selain persoalan pembebasan lahan warga, kata dia, pihaknya juga saat ini tengah berupaya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). ”Perubahan RTRW terlebih dahulu harus dilakukan,” ujarnya. (nit/rie)
