[tie_list type=”minus”]Jika Tidak Bisa Memberdayakan Warga Lokal [/tie_list]
bandungekspres.co.id– Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai bakal memicu konflik sosial jika proyek tersebut tidak menyerap tenaga kerja asal Kabupaten Bandung Barat (KBB). Bahkan, warga setempat akan hanya menjadi penonton pada saat kereta cepat yang saat ini tengah dalam proses pembangunan.
Direktur Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapol Ekbang) KBB Holid Nurjamil menuturkan, pembangunan infrastruktur di saja akan menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Ketika tenaga kerja lokal pada proyek tersebut tidak terserap, maka dampak sosialnya akan menjadi tinggi.
Bahkan, dampak tersebut bakal kian memanas jika pihak perusahaan malah membawa sendiri tenaga kerjanya. ”Seharusnya memang pembangunan kereta cepat ini memberdayakan warga Kabupaten Bandung Barat sebagai masyarakat lokal,” ungkapnya kepada wartawan, kemarin (29/1).
Pemerintah daerah, baik itu provinsi ataupun kabupaten, pun harus proaktif dalam persoalan itu. Pemkab tidak bisa hanya menunggu itikad baik dari pihak perusahaan patungan itu, justru harus bersikap jemput bola.
”Pemda sebagai pelayan publik harus mencoba proaktif ke BUMN itu yang menjadi pelaksana proyek,” ujar dia.
Holid khawatir, banyak tenaga kerja kasar asal Kabupaten Bandung Barat yang tidak terserap dalam pengerjaan proyek tersebut. Sebab, kebanyakan para tenaga kerja kasar di Kabupaten Bandung Barat itu tidak bersertifikasi. Di sisi lain, Tiongkok sangat kritis untuk persoalan sertifikasi ini.
