[tie_list type=”minus”]Jika Tidak Bisa Memberdayakan Warga Lokal [/tie_list]
bandungekspres.co.id– Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai bakal memicu konflik sosial jika proyek tersebut tidak menyerap tenaga kerja asal Kabupaten Bandung Barat (KBB). Bahkan, warga setempat akan hanya menjadi penonton pada saat kereta cepat yang saat ini tengah dalam proses pembangunan.
Direktur Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapol Ekbang) KBB Holid Nurjamil menuturkan, pembangunan infrastruktur di saja akan menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Ketika tenaga kerja lokal pada proyek tersebut tidak terserap, maka dampak sosialnya akan menjadi tinggi.
Bahkan, dampak tersebut bakal kian memanas jika pihak perusahaan malah membawa sendiri tenaga kerjanya. ”Seharusnya memang pembangunan kereta cepat ini memberdayakan warga Kabupaten Bandung Barat sebagai masyarakat lokal,” ungkapnya kepada wartawan, kemarin (29/1).
Pemerintah daerah, baik itu provinsi ataupun kabupaten, pun harus proaktif dalam persoalan itu. Pemkab tidak bisa hanya menunggu itikad baik dari pihak perusahaan patungan itu, justru harus bersikap jemput bola.
”Pemda sebagai pelayan publik harus mencoba proaktif ke BUMN itu yang menjadi pelaksana proyek,” ujar dia.
Holid khawatir, banyak tenaga kerja kasar asal Kabupaten Bandung Barat yang tidak terserap dalam pengerjaan proyek tersebut. Sebab, kebanyakan para tenaga kerja kasar di Kabupaten Bandung Barat itu tidak bersertifikasi. Di sisi lain, Tiongkok sangat kritis untuk persoalan sertifikasi ini.
”Yang saya takutkan, itu malah tidak terserap. Makanya pemkab harus bisa menyuarakan persoalan ini ke pelaksana proyek,” ujar dia.
Terlebih, ada pengalaman tentang perusahaan asal Tiongkok yang tidak mengutamakan tenaga kerja lokal di beberapa proyek. Misalnya, pabrik semen di daerah Lebak, Provinsi Banten. Dalam pabrik ini, kata dia, ada sekitar 500 orang tenaga kerja asing yang dibawa oleh perusahaannya langsung dari Cina.
Sebelumnya, Kasi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans KBB Sutrisno menyatakan, hingga saat ini tidak ada tenaga kerja asal Kabupaten Bandung Barat yang dlibatkan dalam pengerjaan mega proyek kereta cepat ini.
”Sejauh ini belum ada permintaan dari Direktur PT Kereta Cepat terhadap tenaga kerja di KBB. Harapan kami tentu ada tenaga kerja lokal yang ikut serta membangun proyek kereta cepat ini,” kata dia.
Menurut dia, potensi tenaga kerja dari Kabupaten Bandung Barat cukup banyak semisal lulusan teknik sipil yang bisa dilibatkan dalam proyek pembangunan. Kompetensi mereka pun, menurut dia, bisa diuji terlebih dahulu sebelum dilibatkan dalam kegiatan pembangunan tersebut.
Berbeda dengan proyek kereta cepat, pemanfaatan tenaga kerja terampil asal KBB telah diberdayakan dalam pembangunan PLTA Upper Cisokan. Sedikitnya 25 tenaga kerja akan dilibatkan dalam pembangunan pembangkit listrik untuk memasok kebutuhan listrik di Pulau Jawa dan Bali itu.
”Untuk proyek Cisokan sejauh ini melibatkan warga KBB. Ini tentu berdampak positif untuk memberdayakan mereka,” pungkasnya.
Di bagian lain, Direktur Manajemen Risiko PT Jasa Raharja, Wahyu Wibowo mengatakan, kemungkinan besar Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam akan membentuk konsorsium untuk mendukung penyesuaian asuransi kecelakaan lalu lintas.
Dengan adanya konsorsium ini, menurutnya, akan tercipta persamaan nilai polis untuk ketiga negara ini.
”Kemungkinan akan dibentuk konsorsium, untuk mempermudah pelaksanaan penyesuaian asuransi kecelakaan lalu lintas ini,” katanya kepada wartawan di Hotel Intercontinental Dago Pakar, Kota Bandung, kemarin (29/1).
Proyek pembahasan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam ini, lanjut Wahyu, akan menjadi proyek percontohan bagi negara ASEAN lainnya untuk memberlakukan hal yang sama.
Pembicaraan intensif antar negara-negara ASEAN untuk membahas hal ini, akan terus dilaksanakan. ”Kami akan terus melakukan pembicaraan mengenai hal ini. Jika Indonesia, Malaysia dan Brunei sudah sepakat, maka diharapkan akan diikuti oleh negara anggota ASEAN lainnya,” katanya. (drx/bbs/rie)
