SIDAK: Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yudi Chrisnandi didampingi Pejabat KBB saat berkunjung ke Kantor Kecamatan Ngamprah, kemarin.
NGAMPRAH – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah kantor dinas mulai dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcasip), Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Kecamatan Ngamprah.
Menpan mengatakan, kunjungan yang dilakukan ke kantor dinas dan kantor kecamatan untuk melihat pelayanan yang dilakukan jajaran pemerintah kepada masyarakat. ”Ini membuktikan bahwa pemerintah pusat juga akan hadir hingga ke kantor kecamatan untuk melihat pelayanan kepada masyarakat,” katanya kepada wartawan, kemarin (25/3).
Menpan menambahkan, terkait dengan pelayanan, dirinya mengaku belum begitu puas lantaran masih ada yang harus ditingkatkan. ”Lumayan, tapi saya ingatkan perlu ditingkatkan. Contohnya masyarakat yang mengantre dalam membuat KTP harus dibenahi, jangan seperti diabsen,” katanya.
Lebih jauh Yudi mengatakan, pejabat pusat seperti dirinya tidak mungkin bisa melakukan pengawasan rutin di daerah setiap minggu atau bulan. Sehingga dia meminta pejabat di pemerintah daerah untuk bisa turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi pelayanan publik. ”Inilah komoitmen pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo yang mengingatkan aparatur negara agar turun ke bawah supaya dapat mengetahui permasalahan di masyarakat. Pengawasan harus terus menerus dilakukan secara konsisten,” tegasnya.
Menurut Menpan, kendati Bandung Barat merupakan wilayah pemekaran yang belum lama terbentuk dari pecahan Kabupaten Bandung, namun sejauh ini sudah bagus dilihat dari sisi pembangunan dan fasilitas pelayanannya. ”Wilayah yang belum lama pemekarannya, tapi sudah memiliki gedung kantor Pemda yang luas. Untuk itu, harus dipikirkan perawatannya,” terangnya sambil menyebutkan gedung ini menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, jika dihitung anggaran yang dikeluarkan ratusan miliar.
Kantor Pemda yang luas seperti ini, lanjut dia, pemerintah daerah harus menyadari bahwa pembangunan ini merupakan hasil dari uang rakyat. Sehingga, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga harus jauh lebih baik dan maksimal. ”Semua bangunan ini berasal dari uang rakyat, untuk itu pelayanan harus lebih maksimal,” paparnya.
