[tie_list type=”minus”]Pemprov Jabar Soroti Prioritas Dinas-dinas[/tie_list]
SUMUR BANDUNG – Keberadaan balai-balai milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) saat ini kondisinya kurang optimal. Padahal, setiap dinas harus memiliki standar kelayakan dalam melaksanakan tupoksinya.
Wakil Ketua Komisi IV Daddy Rohanady DPRD Jabar mengatakan, seharusnya keberadan balai miliki dinas beban kerja atau targetnya harus sebanding dengan kemampuan. Baik dari segi anggaran, sarana dan prasarana yang dimilikinya. Melihat kondisi tersebut, Daddy mengaku Komisi IV telah menyampaikannya kepada Kepala Bappeda Jabar.
’’Banyak pekerjaan yang menjadi tanggung jawab balai-balai tersebut, khususnya di Balai PSDA WS Citarum yang memiliki tanggungjawab mendukung program Citarum Bestari,” jelas Daddy saat kunjungan kerja di balai PSDA, kemarin (31/5).
Menurutnya, sebagai pelaksana teknis, keberadaan balai harus didukung oleh anggaran memadai. Agar program kedinasan berjalan sesuai dengan target. ’’Sebetulnya anggaran sudah cukup besar. Tinggal bagaimana apakah balai sanggup atau tidak mengelola anggaran tersebut,’’ kata dia.
Dia menilai, Komisi IV juga akan terus mendorong anggaran yang memadai untuk pelaksanaaan kegiatan di balai, khususnya di PSDA. Namun, pihaknya juga membutuhkan data dan skala prioritas dari balai-balai tersebut.
Daddy berpendapat, program PSDA yang harus mendapatkan prioritas. Pasalnya, pembangunan irigasi berkaitan dengan masalah ketahanan pangan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun demikian, dirinya mempertanyakan kepada pemprov mengenai anggaran irigasi yang justru malah turun.
Sementara itu Kepala Balai PSDA Wilayah Sungai Citarum, Azhari mengatakan, optimalisasi keberadaan balai saat ini terus dilakukan. Perbaikan dalam tata kelola sungai-sungai yang ada di Jabar memang kewenangan pemprov. Tetapi, porsi terbesar pembenahan masalah sungai Citarum sebetulnya ada di pusat.
Dia menyebut, balai yang dipimpinnya memiliki luas wilayah kerja 11.436,90 km2, meliputi 14 kabupaten/kota dengan jumlah sungai 760 sungai, 193 mata air, 166 situ, jumlah NPA 18,5 m/bln dengan volume pemakaian air 26,8 juta m3/bln. ’’Nah dari jumlah wilayah kerja tersebut program yang telah dijalankan sudah benar dan sesuai dengan tupoksinya. Namun, saya menyadari adanya keterbatasan anggaran,’’ pungkas dia. (yan/tam)
