Dia menambahkan, untuk meraih WTP dibutuhkan kerjakeras dan penyelesaian catatan yang diberikan BPK kepada dinas terkait. Jika catatan dari BPK tersebut dapat diselesaikan, maka kesempatan untuk meraih WTP akan mudah didapat. ”Dengan catatan juga bilamana aset sudah tercatat dengan baik, tidak boleh muncul catatan baru, agar WTP ini dapat diraih,” pungkasnya.
Sebelumnya, BPK melakukan pendalaman untuk memeriksa keuangan tahun anggaran 2014 yang sebelumnya sudah dilakukan sejak Januari-Februari 2015 sebagai pra pemeriksaan di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Sekretaris Daerah KBB, Maman S Sunjaya mengatakan, untuk pendalaman pemeriksaan dilakukan mulai April hingga Mei 2015 mendatang.
”Memang bulan-bulan lalu BPK juga sudah datang. Itu sebagai pra pemeriksaan. Nah, kalau bulan ini agendanya sebagai pendalaman pemeriksaan laporan keuangan tahun 2014. Pada bulan ini juga pihak BPK melakukan pemeriksaan data secara mendalam,” kata Maman.
Dikatakan Maman, pemeriksaan pendalaman ini nantinya untuk menentukan Kabupaten Bandung Barat apakah layak mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014. ”Kita optimis akan mendapatkan WTP. Makanya, kita juga saat ini berkonsentrasi dalam memberikan data yang diperiksa oleh BPK,” katanya.
Lebih jauh Maman menjelaskan, saat ini juga masing-masing SKPD tengah disibukan untuk memberikan laporan kepada pihak BPK. Secara teknis, BPK akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing dinas, terkait sejumlah anggaran yang digunakan serta peruntukannya sesuai dengan perencanaan. ”Masing-masing dinas harus memberikan klarifikasi kepada pihak BPK,” bebernya. (drx/fik)